[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3d3a4ca-06b7-4fe2-9250-7b02945b8d73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 tahun 2014 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 tahun 2014 tentang Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN gangguan_perda_pencabutan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No. 8/2018, TLD No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 tahun 2014 tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPerda Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018. \n Perda Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2018 mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Pencabutan ini dilakukan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014. Selain itu, pencabutan ini juga bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) di Kabupaten Semarang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
on
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2014 on NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2017 on Revocation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 on Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits In the Region As Amended By the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 22 of 2016 on Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 on Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits In the Region, it is necessary to revoke Regional Regulation of Semarang Regency Number 9 of 2014 on Nuisance Permit;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3d3a4ca-06b7-4fe2-9250-7b02945b8d73","actionData","errors"]