[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3cc9b56-99ff-460e-836c-3f4639f4a1cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto
ABSTRAK:	\n \n Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, prakarsa dan peran serta masyarakat; suatu upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik guna membangun kepercayaan masyarakat, maka diperlukan suatu bentuk pengaturan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 3 Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota \r\n9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah \r\n 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;\r\n 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto \r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026.\r\n \n PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah kewajiban negara untuk melayani warga negara dan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait, mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, dan memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal.

Ketentuan substansial mencakup asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Jenis pelayanan publik terdiri dari pelayanan administrasi, barang, dan jasa. Prinsip penyelenggaraan pelayanan meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tidak diskriminatif.

Peraturan ini juga mengatur fungsi penyelenggara pelayanan, pengelolaan sumber daya aparatur, hubungan antar penyelenggara pelayanan, standar pelayanan, maklumat dan piagam pelayanan, pelayanan bagi kelompok rentan, biaya pelayanan, pengelolaan sarana dan prasarana, perilaku pemberi layanan, indeks kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penyelesaian sengketa pelayanan publik. Dibentuk juga Komisi Pelayanan Publik untuk menangani pengaduan dan sengketa.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini telah selesai paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan efektif dilaksanakan.\n2. Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.","sanctions","1. Penyelenggara dan atau pemberi pelayanan yang melanggar kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa teguran, ganti rugi, penundaan/penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas/jabatan, atau pemberhentian dengan/tidak hormat.\n2. Pelanggaran yang memenuhi unsur pidana dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JENEPONTO REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER YEAR 2007
CONCERNING
PUBLIC SERVICE IN THE ENVIRONMENT OF
JENEPONTO REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO

Considering :

that the state has an obligation to serve every citizen
and residents to fulfill their basic needs
within the framework of public service as
mandated by the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
that in relation to the granting of autonomy to regions
based on Law Number 32 of 2004 concerning
Regional Government, the principle of implementing
regional autonomy as broadly as possible is directed to accelerate
the realization of community welfare through increased
service, empowerment, initiative and community participation;
that an effort to reaffirm the rights and obligations of the
community and the Regional Government and to
improve the quality and ensure the implementation of
public service in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3cc9b56-99ff-460e-836c-3f4639f4a1cc","actionData","errors"]