[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3c96cb8-386b-4729-b3f8-82fcc8bb9903","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan bantuan hukum
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU RI No. 6 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, serta pengawasan dan pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. \n Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, yang bertugas menyusun kebijakan, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum. Bagian Hukum berwenang mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.

Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum, yang berhak melakukan rekruitmen advokat, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menerima biaya dari Pemerintah Daerah, mengeluarkan pendapat dalam membela perkara, mendapatkan informasi dan data, serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum, menjaga kerahasiaan informasi, memberikan bantuan hukum sampai selesai, dan melaporkan penggunaan anggaran.

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai, sesuai standar bantuan hukum, dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum wajib menyampaikan informasi yang benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Syarat untuk memperoleh bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan tertulis, penyerahan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD, dan Bupati melakukan pengawasan melalui Bagian Hukum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE BOLANGO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
LEGAL AID ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE BOLANGO,

Considering:

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation of Bone Bolango Regency concerning the Implementation of Legal Aid;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2003 concerning the Establishment of Bone Bolango Regency and Pohuwato Regency in Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 26, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4269);
Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 104, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3c96cb8-386b-4729-b3f8-82fcc8bb9903","actionData","errors"]