[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d39d1f28-3ca7-410b-b68e-8f3783dd79d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004;Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahn Desa Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Tapin. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan (RW dan RT)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa, menyusun anggaran desa, membina kehidupan dan perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan, dan mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan.

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman, melaksanakan demokrasi, melaksanakan tata pemerintahan yang bersih, menjalin hubungan kerja, menaati peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina nilai-nilai sosial budaya, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi sumber daya alam.

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, terlibat kampanye, merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah jabatan.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Urusan membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. Ketua RW dan RT membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dengan persyaratan tertentu. Perangkat Desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan, tidak memenuhi syarat, tidak dapat melaksanakan tugas, melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat, atau sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Tapin. Untuk kegiatan Kepala Desa disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF VILLAGE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering	\n \n that to implement the provisions in Article 13 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Village Administration; \n \n
In view of	\n \n Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of Tanah Laut, Level II Region of Tapin and Level II Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2756); \n Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and Regulations (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d39d1f28-3ca7-410b-b68e-8f3783dd79d2","actionData","errors"]