[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d39846a1-7a28-4728-ae5d-8560fd1b0725","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). \n 1. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:\r\na. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;\r\nb. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;\r\nc. efisiensi;\r\nd. efektivitas;\r\ne. pembagian habis tugas;\r\nf. rentang kendali;\r\ng. tata kerja yang jelas; dan\r\nh. fleksibilitas.\r\n2. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi:\r\na. Sekretariat Daerah;\r\nb. Sekretariat DPRD;\r\nc. Inspektorat;\r\nd. Dinas; dan\r\ne. Badan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;\n3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kecuali ketentuan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;\n4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;\n5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, kecuali ketentuan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;\n6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;\n7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur kecuali ketentuan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;\n8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan\n9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur kecuali ketentuan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk dan mengatur susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Latar belakang pembentukan Perangkat Daerah adalah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan ini didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), dengan mempertimbangkan beban kerja, luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah, serta besaran beban tugas. Perangkat Daerah yang dibentuk meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan, yang semuanya merupakan Perangkat Daerah tipe A. Susunan Perangkat Daerah mencakup berbagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pertanian, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, perpustakaan dan kearsipan, kelautan dan perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perindustrian dan perdagangan. Selain itu, dibentuk juga badan-badan yang melaksanakan fungsi penunjang seperti perencanaan pembangunan, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan, serta pembentukan cabang dinas di Kabupaten/Kota untuk bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral. Badan Penghubung Daerah Provinsi juga dibentuk untuk menunjang koordinasi dengan Pemerintah Pusat.","transitional_provisions","1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n3. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru dengan Peraturan Daerah tersendiri, berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n4. Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n5. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.\n6. Anggaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan bidang koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.\n7. Perangkat Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.\n8. UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Gubernur tentang UPT yang baru ditetapkan.\n9. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n10. Penetapan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilaksanakan pada akhir bulan Desember Tahun 2016.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 212 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of the Province of East Java (Collection of State Regulations of 1950) as amended by Law Number 18 of 1950 concerning Amendments to Law Number 2 of 1950 (Collection of State Regulations of 1950); Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d39846a1-7a28-4728-ae5d-8560fd1b0725","actionData","errors"]