[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d385f5c4-32cf-4606-8e5d-ef5363aff995","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2005 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - pelayanan publik
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/NO.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung berhasilnya\r\npenyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata\r\ndan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan\r\nDaerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka\r\nDaerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan\r\nmenyesuaikan kembali produk-produk hukum daerah\r\ndalam bidang pengelolaan penerimaan pendapatan\r\nasli daerah;\r\nb. bahwa pemberian perizinan adalah suatu kegiatan\r\ntertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka\r\npemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang\r\ndimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,\r\npengendalian dan pengawasan atas kegiatan\r\npemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,\r\nbarang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna\r\nmelindungi kepentingan umum dan menjaga\r\nkelestarian lingkungan;\r\nc. bahwa dalam rangka menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah yang dapat\r\nmendukung semakin menigkatnya perkembangan\r\ndunia usaha industri, perdagangan, jasa dan usahausaha lainnya dalam wilayah Kabupaten Sinjai, maka\r\nsetiap orang pribadi atau badan hukum diwajibkan\r\nmemiliki Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan,\r\nSurat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan izin-izin\r\nlainnya sebelum menjalankan kegiatan usahanya. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan\r\nUndang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang\r\nPergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965\r\nNomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2759) ;\r\n3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang\r\nMetrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);\r\n4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib\r\nDaftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3193) ;\r\n5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang\r\nPerindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3274);\r\n6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha\r\nKecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3611);\r\n7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang\r\nNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\n8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundangan-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4389);\r\n9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); \r\n10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang\r\nIzin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun\r\n2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas\r\nPerindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal\r\nKabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai\r\nTahun 2003 Nomor 6). \n (1) Obyek Pemberian Izin adalah setiap pelayanan pemberian perizinan\r\nuntuk jangka waktu tertentu yang meliputi :\r\na. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;\r\nb. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;\r\nc. Surat Izin Tempat Praktek;\r\nd. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;\r\ne. Tanda Daftar Industri (TDI) ;\r\nf. Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG)\r\ng. Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR) ;\r\nh. Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B); dan\r\ni. Badan Hukum Koperasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B), dan izin-izin lainnya di wilayah Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk mendukung otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan perizinan.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis izin yang menjadi obyek pemberian izin, yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Praktek, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG), Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR), Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B), dan izin badan hukum koperasi. Setiap perusahaan yang memiliki gudang atau ruang penyimpanan barang wajib memperoleh izin pendaftaran gudang/ruang.

Peraturan ini juga mengatur penggolongan izin berdasarkan nilai investasi perusahaan dan luas gudang/ruang. Perusahaan dengan investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- dikategorikan dalam golongan C atau B, sementara yang lebih besar masuk golongan A. Pedagang keliling dengan omset di bawah Rp. 5.000.000,- per tahun dikecualikan dari kewajiban izin, kecuali jika mereka menghendaki.

Tarif retribusi izin diatur berdasarkan jenis izin dan golongan perusahaan. Pembinaan usaha industri dan perdagangan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan, penyuluhan, bantuan pemasaran, dan fasilitasi permodalan.

","transitional_provisions","1. Perusahaan yang telah memiliki izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Izin dapat dicabut apabila Wajib Perizinan memberikan keterangan/data yang tidak benar, melanggar HAKI, melanggar peraturan perundang-undangan, atau mengalihkan izin tanpa persetujuan Bupati.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 15.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 2 OF 2005
ON
GRANTING OF INDUSTRIAL BUSINESS LICENSES, BUSINESS LICENSES
TRADING, CERTIFICATE OF ORIGIN OF GOODS (SKA-B)
AND OTHER LICENSES WITHIN THE SINJAI REGENCY AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to support the success of the implementation of broad, real and responsible Regional Autonomy in accordance with the authority of the Region as regulated in Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the Region shall have the authority to regulate and readjust regional legal products in the field of managing regional original income revenues;
that the granting of permits is a specific activity of the Regency Government in the context of granting permits to individuals or entities intended for the development, regulation, control and supervision of activities utilizing space, using

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d385f5c4-32cf-4606-8e5d-ef5363aff995","actionData","errors"]