[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d37f475e-09d7-43d5-8b6b-070cf3c08c36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN KESEHATAN - PENYELENGGARAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD/18/2017, TLD No. 185/2017, LL SETDA KAB. MTB : 12 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017. \n Penjelasan 3 Hal; Lampiran 2 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Latar belakangnya adalah untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal. Tujuan khususnya meliputi membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan pola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis pelayanan kesehatan seperti rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pelayanan kesehatan luar gedung, dan pelayanan kesehatan gawat darurat. Sasaran pelayanan kesehatan adalah seluruh penduduk miskin yang memiliki NIK, pemberi kerja/badan usaha/perusahaan dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKN, serta penduduk yang mampu mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah meliputi pengarahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta kewajiban memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM, memperoleh informasi tentang penyakit dan perkembangan kesehatannya, serta berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peraturan ini juga mengatur administrasi kepesertaan, prosedur pelayanan kesehatan, kerjasama, pendanaan pelayanan kesehatan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat pedoman dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaraan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).\n2. Penyalahgunaan dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan selain yang dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER: 18 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

Considering:	that to guarantee public access to health services, the Regional Government is obliged to provide quality health services in accordance with minimum service standards to the public; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of West Southeast Maluku Regency concerning the Organization of Health Services;
In view of:	Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 60 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 23 of 1957 concerning the Establishment of Level II Autonomous Regions within the Territory of Level I Autonomous Region of Maluku (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d37f475e-09d7-43d5-8b6b-070cf3c08c36","actionData","errors"]