[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d37dcdce-a145-4358-8645-0aafca29f5bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan \r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan \r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan \r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeratuaran Perundang-undangan sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja \r\n\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang \r\nPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM BAB II \r\nRUANG LINGKUP BAB III \r\nPENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAB IV \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB V \r\nPENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI \r\nPENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VII \r\nPELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VIII \r\nLAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB IX \r\nAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN \r\nPEMERINTAH DAERAH BAB X \r\nPENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN \r\nPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH BAB XI \r\nKEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XII \r\nBADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XIII \r\nPENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIX \r\nINFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XX \r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten \r\nBantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 14, \r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13) dicabut dan \r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 102 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan penataan kembali pengelolaan keuangan daerah agar harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah.\n2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah: Sekretaris Daerah bertugas mengkoordinasi pengelolaan keuangan daerah.\n3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD): Kepala SKPKD bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).\n4. Pengguna Anggaran (PA): Kepala SKPD bertugas menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD, melaksanakan anggaran, dan melakukan pengujian atas tagihan.\n5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.\n6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): PA/KPA menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA.\n7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD): Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.\n8. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD.\n9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD): Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah dalam proses penyusunan APBD.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi struktur anggaran, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, surplus dan defisit, serta proses penyusunan dan penetapan APBD. Selain itu, diatur pula mengenai pelaksanaan dan penatausahaan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang :\na. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;\nb. Kebijakan akutansi pemerintah daerah;\nc. Sistem akutansi pemerintah daerah\nd. Analisis standar belanja; harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
on
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize good Regional Government governance, it is necessary to regulate regional financial management in an orderly, effective, efficient, accountable, transparent manner, paying attention to the principles of justice and appropriateness;
that along with the development of laws and regulations, and the demands of needs and policies in supporting the implementation of regional financial management, the regulation of regional financial management which has so far been based on Regional Regulation of Karawang Regency Number 1 of 2017 on Regional Financial Management, needs to be rearranged in order to create harmonization and synchronization with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d37dcdce-a145-4358-8645-0aafca29f5bc","actionData","errors"]