[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3730945-b4ea-434d-a184-7584736a454e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tahun 2015","number","PER-03/MBU/02/2015","year","2015","published_date","2015-02-17","effective_date","2015-02-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2015
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/02/2015, BN.2015/No.284, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan \r\ntujuan Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk \r\nberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 \r\ntentang Cipta Kerja, melalui pemindahtanganan aset \r\nBadan Usaha Milik Negara kepada Lembaga Pengelola \r\nInvestasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap \r\nPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER\u000202/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan \r\nPemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik \r\nNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara \r\nNomor PER-22/MBU/12/2014 tentang Perubahan Kedua \r\nAtas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara \r\nNomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata CarPenghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap \r\nBadan Usaha Milik Negara;\r\nb. bahwa dalam pemindahtanganan aset Badan Usaha Milik \r\nNegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai \r\nketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 74 \r\nTahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, \r\nLembaga Pengelola Investasi memperoleh hak preferensi\r\ndengan mengedepankan prinsip kewajaran melalui\r\npenilaian harga wajar atas aset;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan \r\nKetiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik \r\nNegara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara \r\nPenghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap \r\nBadan Usaha Milik Negara;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan \r\nUsaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4297);\r\n3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan \r\nTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4756);\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta \r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang \r\nPelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan MenteriKeuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), \r\nPerusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan \r\n(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor \r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4305);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang \r\nPendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran \r\nBadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4556);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang \r\nLembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6595);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang \r\nKementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran \r\nNegara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);\r\n10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER\u000202/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan \r\nPemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik \r\nNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara \r\nNomor PER-22/MBU/12/2014 tentang Perubahan Kedua \r\nAtas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara \r\nNomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara \r\nPenghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap \r\nBadan Usaha Milik Negara;\r\n11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER\u000201/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nKementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);\r\n \n Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah;Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal \r\nyakni Pasal 9A \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015. \n Mengubah Peraturan Menteri Negara Badan \r\nUsaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata \r\nCara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap \r\nBadan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan \r\nUsaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha \r\nMilik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara \r\nPenghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan\r\nUsaha Milik Negara, \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.\n2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.\n3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.\n4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.\n5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/10/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.\n6. Surat Edaran Nomor SE-12/MBU/Wk/2012 tentang 12 Indikator Kompetensi Dalam Assessment Test Bagi Calon Eksekutif BUMN.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang akuntabel, cepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi dalam memilih anggota Direksi yang mampu menjalankan tugas pengurusan BUMN. Ketentuan ini mengatur persyaratan formal dan materiil bagi calon anggota Direksi, termasuk larangan rangkap jabatan dan keterlibatan dalam politik. Proses seleksi melibatkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh lembaga profesional atau tim yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara pemberhentian Direksi, termasuk alasan pemberhentian dan prosedur pembelaan diri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Surat Edaran Nomor SE-12/MBU/Wk/2012 tentang 12 Indikator Kompetensi Dalam Assessment Test Bagi Calon Eksekutif BUMN","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181405/permen-bumn-no-per-11mbu072021-tahun-2021","baf3c59f-965c-4f64-b7ae-2ebc63318aa8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
NUMBER PER-03/MBU/02/2015
ON
REQUIREMENTS, PROCEDURES FOR APPOINTMENT, AND DISMISSAL OF MEMBERS OF
BOARD OF DIRECTORS OF STATE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES,

Considering:

that the duties of the Board of Directors to manage the Company and represent the company both in and out of court require members of the Board of Directors who are professional, have integrity, are dedicated and have the competence to carry out their duties and responsibilities;
that in order to obtain members of the Board of Directors as referred to in letter a above, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2012 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises has

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3730945-b4ea-434d-a184-7584736a454e","actionData","errors"]