[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d35fd4ff-bdc9-4af7-ba3c-0602ea69dad9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata - penyelenggaraan kepariwisataan - sumber daya alam - budaya
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD 2025 (3): 24 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa potensi sumber daya alam dan budaya merupakan sumber daya pembangunan kepariwisataan yang dapat meningkatkan perekonomian, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan kemajuan kepariwisataan diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan daerah dalam rangka memberikan kemudahan berusaha dan menciptakan iklim usaha sektor kepariwisataan yang kondusif; \r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaanya membawa dampak hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan perundang-undang di daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan kepariwisataan di daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 10 tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Undang Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2022; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 \n Dalam perda ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. destinasi Pariwisata; b. industri Pariwisata; c. pemasaran Pariwisata; d. kelembagaan Pariwisata; e. pencipataan Ekosistem Investasi yang Kondusif; f. partisipasi masyarakat;dan g. pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-\nUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di bidang kepariwisataan, meningkatkan ekosistem investasi, melestarikan lingkungan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan, dan menetapkan standar penyelenggaraan kepariwisataan. Ruang lingkupnya meliputi destinasi pariwisata (daya tarik wisata, desa wisata, pariwisata halal, aksesibilitas, sarana dan prasarana), industri pariwisata (jenis usaha pariwisata dan standar kualitas), pemasaran pariwisata (produk, SDM, target pasar, metode, dan kemitraan), kelembagaan pariwisata (organisasi, SDM, peraturan, penelitian dan pengembangan), penciptaan ekosistem investasi yang kondusif (perizinan berbasis risiko), partisipasi masyarakat, dan pembiayaan. Peraturan ini mengatur standar destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Pemerintah Daerah juga didorong untuk meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif melalui perizinan berusaha berbasis risiko. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan melalui penyampaian saran, laporan, dan pengaduan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

Considering:

that the potential of natural and cultural resources is a resource for tourism development that can improve the economy, prosperity and welfare of the people;
that to carry out the development and progress of tourism, it is necessary to regulate the organization of tourism which can be a reference for stakeholders in the field of regional tourism in order to provide ease of doing business and create a conducive business climate in the tourism sector;
that with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and its implementing regulations, it has a legal impact on local governments to adjust laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d35fd4ff-bdc9-4af7-ba3c-0602ea69dad9","actionData","errors"]