[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d35b190f-6eaa-4880-b47b-0ec23018d7de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-11-01","effective_date","2018-11-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seruyan","place_of_enactment","Kuala Pembuang","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah-kesehatan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai Pasal 110 ayat \r\n(1) Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu\r\nJenis Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Seruyan. Sesuai Pasal 156 ayat \r\n(1) Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan\r\nDaerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa\r\nUmum, pada Bagian Pertama Retribusi Pelayanan\r\nKesehatan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan\r\nindek harga dan perkembangan ekonomi dalam rangka\r\nuntuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada\r\nmasyarakat dengan mendayagunakan sarana dan\r\nprasarana kesehatan daerah \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun\r\n2011 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\nBAB III\r\nGOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V\r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN\r\nTARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VII\r\nPENINJAUAN TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VIII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB IX\r\nRETRIBUSI TERUTANG;\r\nBAB X\r\nPENETAPAN RETRIBUSI;\r\nBAB XI\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN;\r\nBAB XI\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN;\r\nBAB XIII\r\nTATA CARA PEMBAYARAN;\r\nBAB XIV\r\nTATA CARA PENAGIHAN;\r\nBAB XV\r\nKEBERATAN;\r\nBAB XVI\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB XVII\r\nPENGURANGAN, KERINGANAN DAN\r\nPEMBEBASAN RETRIBUSI;\r\nBAB XVIII\r\nKADALUARSA PENAGIHAN;\r\nBAB XIX\r\nPELAKSANA DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XX\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XXI\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB XXII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan\r\nPasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Lampiran I\r\ndan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor\r\n2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum\r\n(Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C\r\n)\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 103 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Lampiran I dan Lampiran II dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Seruyan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendayagunakan sarana dan prasarana kesehatan daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi ekonomi terkini.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Retribusi dipungut di Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan di wilayah Kabupaten Seruyan.
Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.
Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Pemerintah Kabupaten memberikan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya bagi seluruh penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan, masyarakat yang tertimpa bencana atau kerusuhan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang dan atau diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERUYAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SERUYAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
HEALTH SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERUYAN,

\n\n \n \n

Considering:

that according to Article 110 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Health Services are one of the Types of General Service Retribution in Seruyan Regency;
that according to Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate it by Regional Regulation;
that Seruyan Regency has established Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning General Service Retribution, in the First Part, Health Service Retribution needs to be reviewed by taking into account price indices and economic developments in order to improve health services to the community by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d35b190f-6eaa-4880-b47b-0ec23018d7de","actionData","errors"]