Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 17 Tahun 2008

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Latar belakangnya adalah perubahan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan DPRD, yang mengharuskan pencabutan Peraturan Daerah sebelumnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk tata tempat dalam berbagai acara seperti rapat DPRD, pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati, serta pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
2. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah menjadi tiga kelompok: tinggi, sedang, dan rendah, yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran tunjangan.
3. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD.
4. Tunjangan kesejahteraan, termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
5. Uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD yang digunakan untuk representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas.
8. Belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Peraturan ini juga mengatur tentang penganggaran dan pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional serta pengelolaan keuangan DPRD secara keseluruhan.

(-)

(-)