Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Juga dikenal sebagai: Perda Provinsi Jawa Tengah 7/2017 · Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017 · Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:27 Oktober 2017Tanggal Penetapan:27 Oktober 2017
Pajak & Retribusi Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
LokasiPemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Berlaku27 Oktober 2017
Tanggal Penetapan27 Oktober 2017
Tempat PenetapanSemarang

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32).

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Ketentuan Substansial:

Perubahan meliputi definisi istilah-istilah terkait pajak daerah, tarif pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, tata cara pemungutan PKB, masa pajak PKB, kewajiban pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD), ketentuan terkait pembayaran PKB, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewajiban penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) dalam mengisi dan menyampaikan SPTPD, ketentuan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), penghapusan ketentuan terkait Pajak Air Permukaan (PAP), serta ketentuan terkait pembetulan SKPD dan penagihan pajak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PAP, serta memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran PAP pada periode tertentu secara teratur dan berturut-turut dengan disertai alasan tertentu.

(-)

1. Apabila penyedia PBBKB tidak menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan denda sebesar setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) apabila tidak dilakukan, dikenakan denda administratif setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).