[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d343628a-ba90-4128-819a-803870525c09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-07-14","effective_date","2015-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD NO.8, LL KAB. SAMBAS: 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah, maka perlu memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah melalui sumbangan pihak ketiga \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No. 3 Tahun 1978; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Sumbangan Pihak Ketiga, Bentuk dan Besaran Sumbangan, Mekanisme Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga, Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, Pengadministrasian dan Penatausahaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015. \n Perda ini memiliki 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Latar belakangnya adalah untuk memacu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi pendapatan daerah melalui sumbangan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang sukarela, transparan, tidak ada kontraprestasi, dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengurangi kewajiban kepada negara dan daerah.\n2. Sumbangan dapat berbentuk uang, barang (bergerak dan tidak bergerak), dan/atau jasa.\n3. Besaran sumbangan didasarkan atas kerelaan penyumbang dan dicantumkan dalam APBD.\n4. Mekanisme penyerahan sumbangan diatur, termasuk penyerahan secara tertulis dan penggunaan Akta Notaris untuk barang tidak bergerak.\n5. Penerimaan sumbangan dikelola oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, dan penerimaan dalam bentuk uang disetor ke Kas Umum Daerah.\n6. Pengadministrasian dan penatausahaan sumbangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1990 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMBAS
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to spur the implementation of Governance, the implementation of development and services to the community and to support Government efforts in promoting the welfare of the community by taking into account the capabilities and participation of the community in the region, it is necessary to utilize all potential regional revenues through third party contributions;
that in order to facilitate and provide a legal basis for the implementation of third party contributions to the region, it needs to be regulated in accordance with the authority possessed;
that Regional Regulation of Sambas Level II Region Number 3 of 1990 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d343628a-ba90-4128-819a-803870525c09","actionData","errors"]