[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d341ac29-a78c-4e85-b53a-d02015f779e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Izin Keamanan (Security Clearance)","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-04","effective_date","2024-03-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Izin Keamanan (Security Clearance)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Keamanan
2024
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 3, BN 2024 (165): 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Izin Keamanan (Security Clearance)
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung pengamanan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu izin keamanan (security clearance); Pemberian izin keamanan (security clearance) digunakan sebagai pengendalian wilayah udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Menteri Pertahanan berwenang memberikan izin keamanan (security clearance). \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 4 Tahun 2018; Perpres Nomor 94 Tahun 2022; dan Permenhan Nomor 14 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur mengenai Izin Keamanan (Security Clearance). Izin Keamanan (Security Clearance) adalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Penerbitan Izin Keamanan (Security Clearance) untuk: a. Pesawat Udara Negara Asing; b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal; dan c. Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk kegiatan bukan niaga di wilayah tertentu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024. \n Lampiran file: 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Izin Keamanan (Security Clearance) bertujuan untuk mendukung pengamanan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian izin ini digunakan sebagai pengendalian wilayah udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Menteri Pertahanan berwenang memberikan izin keamanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur penerbitan izin keamanan untuk pesawat udara negara asing, pesawat udara sipil asing tidak berjadwal, dan pesawat udara sipil Indonesia untuk kegiatan bukan niaga di wilayah tertentu. Pengajuan izin dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi flight clearance. Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan. Pengawasan dan pengendalian penerbitan izin dilakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
SECURITY CLEARANCE (SECURITY CLEARANCE)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the security of the air territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, a security clearance (security clearance) is required;
that the granting of security clearance (security clearance) is used as control of the air territory for the defense and security interests of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that based on the provisions of Article 10 paragraph (1) and paragraph (2), Article 12 paragraph (5) of Government Regulation Number 4 of 2018 concerning the Security of the Air Territory of the Republic of Indonesia, the Minister of Defense is authorized to grant security clearance (security clearance);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d341ac29-a78c-4e85-b53a-d02015f779e2","actionData","errors"]