Peraturan Instansi Lain Nomor 68 Tahun 2021

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah yang cepat, tepat, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merespons putusan tersebut.

Secara substansial, Instruksi ini mewajibkan Gubernur serta Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk segera melakukan perubahan, pencabutan, atau penyusunan baru terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Dalam proses penyusunan produk hukum daerah tersebut, Pemerintah Daerah wajib mempedomani asas pembentukan, materi muatan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.