[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d33958d5-c924-4aa4-a7fc-bc328329134b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-07-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANIAN-PETANI-PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NO.3, Website jdih.mubakab.com
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petani mempakan salah satu perwujudan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bahwa Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan dan saat ini masih banyak yang belum berdaya guna serta mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan; \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan\r\npanen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani adalah\r\nsegala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Perencanaan; Perlindungan Petani; Pelaksanaan Perlindungan dan Permberdayaan Petani; Pembiayaan dan Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024. \n 29 hlm, Penjelasan : 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan petani di Kabupaten Musi Banyuasin. Latar belakangnya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengakui kontribusi petani dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini juga merespons perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha, globalisasi, dan sistem pasar yang belum berpihak kepada petani.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
Strategi Perlindungan Petani meliputi prasarana dan sarana pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, bantuan gagal panen, sistem peringatan dini, asuransi pertanian, perlindungan kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, konsolidasi lahan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitas pembiayaan, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani.
Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jaringan listrik.
Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian.
Pemerintah Kabupaten memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif.
Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa.
Pemerintah Kabupaten membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Pemerintah Kabupaten melindungi usaha tani melalui Asuransi Pertanian.
Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Kelompok Tani.
Pemerintah Kabupaten melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Pemerintah Kabupaten mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.","sanctions","1. Petani yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUSI BANYUASIN
SOUTH SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

Considering:

that the protection and empowerment of farmers is one form of realizing the welfare of the community as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that Farmers as the main actors in achieving the success of agricultural development contribute to the sustainability of food needs fulfillment and currently many have not been empowered and have not received systematic and sustainable protection efforts;
that the increasing trend of climate change, vulnerability to natural disasters and business risks, globalization and global economic turmoil, and a market system that is not in favor of farmers means that farmers need protection and empowerment;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d33958d5-c924-4aa4-a7fc-bc328329134b","actionData","errors"]