[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d32d20c4-2171-4dbe-8944-16685e610b01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata dan Kebudayaan;Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan\r\nmodal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut ;bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut perlu\r\ndikembangkan guna menunjang embangunan daerah, peningkatan\r\nperekonomian masyarakat dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya ;bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut tidak hanya\r\nmengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama,\r\nbudaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan pengembangan kepariwisataan yang optimal di Kabupaten Tanah Laut maka perlu langkah-langkah pengaturan yang terencana dan terarah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTanah Laut Nomor 12 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan umum;asas, Tujuan, sasaran dan Fungsi;Kedudukan dan Jangka Waktu RIPKD;Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Daerah;Kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah;Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata;Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan Dan Pengelolaan Sarana Prasaran Kepariwisataan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) Kabupaten Tanah Laut.

Latar Belakang dan Tujuan:

RIPKD dibentuk dengan latar belakang potensi sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni, dan budaya di Kabupaten Tanah Laut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kepariwisataan guna menunjang pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memperhatikan aspek agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan Substansial:

RIPKD berasaskan pemanfaatan, pelestarian, keterpaduan, berkelanjutan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya meliputi pemberian arahan kegiatan pengembangan kepariwisataan, mewujudkan pembangunan kepariwisataan melalui industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan, memberikan arah pembangunan sesuai keanekaragaman budaya dan alam, memberikan gambaran komprehensif mengenai pengembangan ODTW, memberikan pedoman perencanaan, dan memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran RIPKD adalah memantapkan pembangunan kepariwisataan daerah, menetapkan strategi dan skala prioritas pembangunan, menyusun konsep pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi kawasan dan obyek wisata unggulan, menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan, mengelola potensi pariwisata secara profesional, serta menjaga kelestarian alam dan budaya.

Fungsi RIPKD adalah sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan. Juga sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata, dan penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut.

RIPKD berlaku selama 10 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) meliputi wisata alam, sejarah dan budaya, taman rekreasi dan buatan manusia, pendidikan, dan bahari. Selain itu, terdapat obyek kegiatan wisata minat khusus yang meliputi wisata alam dan budaya. Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata.

Kebijakan umum pembangunan pariwisata daerah meliputi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan pariwisata pedesaan dan industri kecil, pembangunan daya tarik wisata berbasis alam, seni dan budaya, pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dengan pola dan sistem setempat, serta pembangunan dan pengembangan kawasan wisata melalui kerjasama dengan investor.

Satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah perkotaan, perbukitan, dan pantai.

Pengembangan ODTW merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian ODTW yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang adiluhung yang merupakan kekayaan daerah.

Pengembangan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berinvestasi dibidang akomodasi wisata diwilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pengembangan Sarana dan Prasarana wisata meliputi ketersedian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang ke ODTW Kabupaten Tanah Laut.

Pengembangan Sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat dilokasi dan sekitar obyek wisata.

Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pariwista yang ada dimasyarakat bersama-sama pemerintah mengembangkan kepariwisataan daerah.

Pengembangan lingkungan wisata diarahkan sebagai perencanaan pengembangan ODTW yang memperhatikan lingkungan, serta menghasilkan wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan terjaga.

Pengembangan ekonomi kepariwisataan diarahkan agar pembangunan pariwisata daerah mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Setiap kegiatan pembangunan dengan maksud untuk melakukan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan dikawasan wisata yang dilakukan oleh SKPD maupun investor diwajibkan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Disparbudpora.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 5 OF 2014

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
REGIONAL
OF TANAH LAUT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n

Considering:

that natural resources, historical relics,
arts and culture are potential
capital for tourism development
efforts in Tanah Laut
Regency;
that the tourism potential in
Tanah Laut Regency needs to be
developed to support regional
development, improve the
community's economy and
tourism development in
particular;
that tourism development in
Tanah Laut Regency does not only
prioritize aspects of income,
but also pays attention to aspects of religion,
culture, education, environment,
public peace and order;
that in order to realize
integration, harmony, and
optimal tourism development
in Tanah Laut Regency, it is
necessary to have

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d32d20c4-2171-4dbe-8944-16685e610b01","actionData","errors"]