[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3278f35-6310-4294-8a57-346583422087","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-10-06","effective_date","2008-10-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban-Pelaksanaan-apbd
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.2.SERI.A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; \r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana tetah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Unclang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan_ Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2007; \n Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelak-Sanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2008. \n Jumlah Halaman: 7 HLM; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 1, Seri A);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri A).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan surplus defisit. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp825.004.186.092,00 dan belanja sebesar Rp752.113.975.892,36, menghasilkan surplus sebesar Rp72.890.210.199,64. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp137.268.557.351,82 dan pengeluaran sebesar Rp14.395.302.393,40, dengan pembiayaan netto sebesar Rp122.873.254.958,42. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2007 adalah Rp195.763.465.158,06. Neraca per 31 Desember 2007 mencatat jumlah aset sebesar Rp2.106.904.159.722,10, jumlah kewajiban sebesar Rp8.476.070.462,59, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.098.428.089.259,51. Laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir per 31 Desember 2007 sebesar Rp203.942.803.464,61. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. Laporan surplus defisit mencatat surplus sebesar Rp187.989.213.939,96. Peraturan ini juga mencantumkan lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut mengenai laporan keuangan tersebut, termasuk laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SLEMAN REGENCY
(Official News of Sleman Regency)

Number: 2 Year 2008 Series: A

REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2008
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF SLEMAN REGENCY FOR FISCAL YEAR
2007

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3278f35-6310-4294-8a57-346583422087","actionData","errors"]