[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d320782d-c565-4b27-917c-f678c358a96d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2014","number","17","year","2014","published_date","2014-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengaturan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

toko
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2014/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengaturan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;\r\nc. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kota Palangka Raya, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengaturan Toko Modern; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II RUANG LINGKUP;\r\nBAB III BATASAN PERSAINGAN DAN PERINDUNGAN USAHA;\r\nBAB IV KLASIFIKASI DAN KRITERIA TOKO MODERN;\r\nBAB V LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN;\r\nBAB VI IZIN USAHA PERDAGANGAN;\r\nBAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB VIII KEMITRAAAN;\r\nBAB IX PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN;\r\nBAB X TENAGA KERJA;\r\nBAB XI WAKTU PELAYANAN;\r\nBAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN;\r\nBAB XIII KETENTUAN SANKSI;\r\nBAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG;\r\nBAB XV PENYIDIKAN;\r\nBAB XVI KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVII PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014. \n 17 Halamnan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. Peraturan ini mengatur tentang penataan, pembinaan, dan pemberian izin usaha toko modern.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup klasifikasi toko modern berdasarkan luas gerai dan sistem penjualan, lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan, izin usaha perdagangan untuk toko modern, pembinaan dan pengawasan toko modern, kemitraan antara toko modern dan usaha kecil, pemasokan barang kepada toko modern, tenaga kerja, waktu pelayanan, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi pengelola toko modern.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban toko modern untuk melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan penerimaan produk. Selain itu, toko modern dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal. Pengelola toko modern juga wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.

","transitional_provisions","1. Toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).\n2. Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Toko Modern yang telah berdiri beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n5. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hyper market, departement store, super market, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlakunya sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 21 dan Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain dikenakan ancaman pidana, pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 17 YEAR 2014
on
REGULATION OF MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that freedom of enterprise is a right of the community that must be encouraged by the increasing openness of competitive and fair business opportunities, thereby spurring sustainable economic growth;
that in order to improve the guidance, supervision, and control of trade businesses, efforts need to be made to ensure a balance between large, medium, and small trade businesses, ease of movement of capital, goods and services, and prevent unhealthy business practices;
that in line with economic developments, especially in the field of trade in the City of Palangka Raya, it is necessary to organize, foster, and provide safeguards so that it grows conducive, beneficial,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d320782d-c565-4b27-917c-f678c358a96d","actionData","errors"]