[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d31db874-9451-444e-9010-698e0284c625","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa yang dihasilkan di daerah Kabupaten Banyuwangi serta dalam rangka usaha untuk melindungi tanaman kelapa, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya, salah satunya adalah melalui perlindungan tanaman kelapa yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang benar dan mengikat lembaga lembaga yang berwenang serta seluruh masyarakat Banyuwangi di wilayah Kabupaten Banyuwangi; Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tanaman Kelapa. \n UU No.2 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.35 Tahun 1951; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.87 Tahun 2014; Kep. Menteri Kehakiman No, M.01.PW.07.03 Tahun 1994; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab. Banyuwangi No.4 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan dan pengendalian terhadap mutu dan keaslian semua tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pemeliharaan oleh pemilik tanaman kelapa sesuai dengan teknis budidaya tanaman kelapa. Peremajaan tanaman kelapa oleh petani/pemilik/pengelola yang menguasai tanaman kelapa yang tidak produktif. Pembibitan tanaman kelapa oleh pohon induk blok penghasil tinggi yang ditetapkan pemerintah daerah. Pembinaan dan Pengawasan perlindungan tanaman kelapa oleh Bupati. Larangan untuk memperdagangkan janur/batang/pelepah kelapa produktif dan pengambilan janur dan batang selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi. Ketentuan Penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini. Ketentuan pidana bagi pelanggar ketentuan pasal pada Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tahun 1974 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1996 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi serta melindungi tanaman kelapa demi kesejahteraan petani dan masyarakat. Perlindungan tanaman kelapa ini diwujudkan melalui cara dan metode yang benar serta mengikat lembaga berwenang dan seluruh masyarakat Banyuwangi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perlindungan dan Pengendalian: Pemerintah Daerah melakukan pendataan luas areal dan populasi tanaman kelapa, memasang papan pengumuman/peringatan, mendata dan mendokumentasikan varietas kelapa unggul, serta aktif menumbuhkembangkan varietas kelapa unggul. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penanggulangan hama dan penyakit yang bersifat massal yang dibiayai dari APBD.
Pemeliharaan: Pemilik tanaman kelapa wajib melaksanakan pemeliharaan sesuai teknis budidaya. Petani/pemilik/pengelola memilih sendiri jenis bahan pengendalian OPT. Setiap terjadi serangan OPT, petani/pemilik/pengelola wajib melakukan gerakan pengendalian. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Kelapa.
Peremajaan: Petani/pemilik/pengelola yang menguasai tanaman kelapa yang tidak produktif, melaksanakan peremajaan tanamannya. Program peremajaan dikoordinasikan oleh Dinas terkait dan disesuaikan dengan luas areal tanaman kelapa yang tidak produktif. Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani/pemilik/ Pengelola kebun kelapa dibawah bimbingan teknis Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.
Pembibitan: Bibit tanaman kelapa yang produktif diperoleh dari tanaman kelapa yang sudah ditetapkan sebagai Pohon Induk Terpilih (PIT) yang sumber benihnya ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pemerintah daerah menetapkan pohon induk blok penghasil tinggi sebagai penghasil bibit unggul yang digunakan sebagai pembibitan tanaman kelapa untuk ditanam di wilayah Kabupaten Banyuwangi melalui Kementerian Pertanian.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman kelapa dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas. Dinas wajib membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Larangan: Setiap orang/badan dilarang memperdagangkan janur/batang/pelepah kelapa produktif, kecuali untuk keperluan keagamaan, adat-istiadat, dan keperluan pemilik. Setiap orang/badan dilarang mengambil janur/batang/pelepah kelapa selain miliknya sendiri.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

","transitional_provisions","Pasal 20\nPeraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.\n2. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 19 OF 2017
CONCERNING
COCONUT PLANT PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUWANGI,

\n\n \n \n

Considering:

That to improve the quality and quantity of coconuts produced in the Banyuwangi Regency area and in order to protect coconut plants, and to improve the welfare of coconut farmers and the Banyuwangi community in general, one of which is through coconut plant protection which can only be realized if it is supported by correct methods and binds authorized institutions and the entire Banyuwangi community in the Banyuwangi Regency area;
That Regional Regulation Level II Banyuwangi Number 8 of 1973 concerning Coconut Plant Protection as amended by Regional Regulation of Banyuwangi Regency Level II Number 5 of 1996 is no longer in accordance with the development of laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d31db874-9451-444e-9010-698e0284c625","actionData","errors"]