[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3157101-6597-4283-8b92-3d0cef0579e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penataan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-10-10","effective_date","2008-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Penataan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda - Penataan permukiman
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Sebagian besar wilayah permukiman penduduk asli dan pendatang masih kurang memenuhi standar layak huni dengan lokasi yang terpencil dan tersebar sehingga tata ruang dan tapak pemukiman yang sehat dan terkonsentrasi belum dapat terwujud. \n UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1996; UU No. 15 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 2001; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 2 Tahun 1999; PP No. 80 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 36 Tahun 2005; PERDA Propinsi Daerah Tk I Irian Jaya No. 3 Tahun 1993. \n Dalam peraturan ini, diatur mengenai standar dan kelayakan permukiman dan perumahan di wilayah Provinsi Papua, prasarana dan sarana wilayah, peran serta masyarakat dalam menjaga dan menata kawasan permukimannya, dan sebagainya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2008. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penataan Permukiman bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan harkat, martabat, taraf hidup, serta kesejahteraan masyarakat Papua melalui penataan permukiman yang terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Latar belakangnya adalah kondisi permukiman penduduk asli Papua dan pendatang yang sebagian besar belum memenuhi standar layak huni, dengan lokasi yang terpencil dan tersebar.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penataan permukiman, meliputi perencanaan dan penataan kawasan permukiman, pembangunan perumahan dan permukiman, pendampingan, penguatan, pemberdayaan, serta pengawasan. Penataan permukiman dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah dan tata ruang kota, dengan tanggung jawab berada pada Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam sistem manajemen jejaring yang berbasis kawasan.

Peraturan ini juga mengatur kapasitas dan pola permukiman, pengembangan kawasan permukiman melalui pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan, dan jasa, serta kriteria kelayakan tempat dan kawasan permukiman. Selain itu, diatur pula mengenai hak penduduk asli Papua untuk menikmati permukiman yang layak dan sehat, serta penataan permukiman transmigrasi. Peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan perumahan dan permukiman juga ditekankan, termasuk kewajiban memelihara dan menjaga tempat dan kawasan permukiman.

Peraturan ini juga mengatur mengenai prasarana dan sarana wilayah, termasuk kewajiban penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum dalam setiap usaha dan/atau kegiatan penataan dan pengembangan kawasan permukiman. Pembangunan kawasan permukiman skala besar secara menyeluruh dan terpadu meliputi Kasiba (Kawasan Siap Bangun), Lisiba (Lingkungan Siap Bangun), dan Lisiba yang berdiri sendiri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PAPUA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING
SETTLEMENT STRUCTURING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize and improve the dignity, standard of living and welfare of the Papuan people, it is necessary to structure settlements in an integrated, directed, planned and sustainable manner;
that most of the settlements of indigenous Papuans and migrants still do not meet livable standards with remote and scattered locations, so it is necessary to structure them systematically according to the spatial plan and site plan of the settlement to create a healthy and concentrated settlement pattern;
that for the purposes of letters a and b, it is necessary to carry out settlement structuring in Papua Province;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3157101-6597-4283-8b92-3d0cef0579e9","actionData","errors"]