[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d311dc37-9eb1-498c-a80a-9c42384e047e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai","place_of_enactment","Daruba","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala daerah dan wakil kepala daerah-kedudukan keuangan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara, dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan. Menindaklanjuti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah perlu mengatur penyediaan anggaran untuk kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penganggaran dan Pengeluaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman, Penjelasan: 3 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Latar belakangnya adalah perlunya pemberian hak-hak keuangan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi. Hal ini juga menindaklanjuti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Gaji dan Tunjangan: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap Negara.
Sarana dan Prasarana: Masing-masing disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaannya. Setelah berhenti dari jabatan, mereka wajib menyerahkan kembali sarana tersebut kepada Pemerintah Daerah.
Biaya Operasional: Untuk pelaksanaan tugas, disediakan biaya operasional yang meliputi biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional.
Biaya Penunjang Operasional: Besarnya biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase yang berbeda sesuai dengan tingkatan PAD. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya ini diatur dengan Peraturan Bupati.
Penganggaran dan Pengeluaran: Penganggaran terkait gaji, tunjangan, sarana, prasarana, dan biaya operasional ditetapkan dalam APBD, dan pengeluarannya dibebankan kepada APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOROTAI ISLAND
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MOROTAI ISLAND REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
ON
FINANCIAL POSITION
HEAD OF REGION AND DEPUTY HEAD OF REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOROTAI ISLAND,

\n\n \n \n

Considering:

that the position of the Head of Region and Deputy Head of Region as state officials, and as elements of the regional administration, it is necessary to provide financial rights to support the smooth implementation of their duties and obligations which are determined based on the principles of accountability, professionalism, proportionality and transparency;
that to follow up Article 10 paragraph (2) of Government Regulation Number 109 of 2000 concerning the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads, it is necessary to regulate the provision of budget for the financial position of Regional Heads and Deputy Regional Heads;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d311dc37-9eb1-498c-a80a-9c42384e047e","actionData","errors"]