[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d30dfaa3-5d5c-4944-82d8-4ad739a22d51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-07-09","effective_date","2024-07-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standarisasi-pembayaran
2024
Peraturan Bank Indonesia NO. 5, BN.2024 (16)/22 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran
ABSTRAK:	\n \n a. arah kebijakan sistem pembayaran serta perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang sistem pembayaran yang tidak terlepas dari berbagai risiko, perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri di bidang sistem pembayaran;\r\nb. berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan sejalan dengan arah kebijakan sistem\r\npembayaran, serta untuk mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional, menjaga efisiensi nasional, kepentingan publik, pertumbuhan industri, dan/atau persaingan usaha yang sehat, perlu dilakukan penguatan industri sistem pembayaran melalui penyelarasan ketentuan mengenai pengembangan dan penerapan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran;\r\nc. untuk melakukan penyelarasan ketentuan mengenai pengembangan dan penerapan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah perlu diganti; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan SK SP, pelaku SK SP, penyelenggaraan SK SP, pelaporan, pengawasan dan pemantauan, koordinasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024. \n PBI No.21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6448).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP) diterbitkan dengan tujuan untuk membangun dan memastikan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan integritas SDM, mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran yang kredibel dan berkelanjutan, serta meningkatkan perlindungan konsumen pengguna produk atau jasa sistem pembayaran. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah arah kebijakan sistem pembayaran serta perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang sistem pembayaran yang perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM pelaku industri.

Peraturan ini mengatur penerapan SK SP yang mencakup kegiatan operasional sistem pembayaran, jasa pengolahan uang rupiah, usaha penukaran valuta asing, setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan, sistem penatausahaan surat berharga, dan kegiatan operasional sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penerapan SK SP dilakukan melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Sistem Pembayaran dan pemenuhan Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran.

Pelaku SK SP wajib memastikan SDM yang melaksanakan kegiatan sistem pembayaran memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran. Pelaku SK SP juga wajib melaksanakan Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran bagi seluruh SDM yang memiliki sertifikat tersebut, paling sedikit satu kali dalam tiga tahun. Selain itu, Pelaku SK SP wajib menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan dan penguatan kompetensi SDM serta menatausahakan data dan informasi terkait sertifikasi dan pemeliharaan kompetensi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sistem Pembayaran dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sistem Pembayaran, Program PBK Sistem Pembayaran, Skema Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran, serta kewajiban penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan SK SP oleh Penyelenggara SK SP. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku SK SP dan pemantauan terhadap Penyelenggara SK SP.

","transitional_provisions","1. Kewajiban kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang belum terpenuhi bagi SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang telah efektif menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.","sanctions","1. Pelaku SK SP yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (7), Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan pemberian perizinan, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Penyelenggara SK SP yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (8), Pasal 23 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan sebagai Penyelenggara SK SP yang diakui Bank Indonesia.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BI No. 21/16/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135918/peraturan-bi-no-2116pbi2019-tahun-2019","7e71ff09-e333-4998-9958-d3c746474a82","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
STANDARDIZATION OF COMPETENCIES IN THE PAYMENT SYSTEM FIELD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the direction of payment system policy and the development of technology and information systems in the payment system sector, which are inseparable from various risks, need to be balanced with improving the competence of human resources in the payment system industry;
that with the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, and in line with the direction of payment system policy, and to support national economic and financial policies, maintain national efficiency, public interest, industry growth, and/or healthy business competition, it is necessary to strengthen the payment system industry through harmonization of regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d30dfaa3-5d5c-4944-82d8-4ad739a22d51","actionData","errors"]