[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d304fdc5-7a0e-42aa-9813-7221a908cef2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2016 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN\r\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN\r\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN\r\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengefektifkan pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah; untuk menghindari duplikasi program antar program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program Pemerintah Daerah, maka harus dikoordinasikan secara baik dan terencana; untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah, perusahaan memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam rangka kemajuan daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \r\n 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal \r\n4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas \r\n10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN\r\n DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk dengan maksud untuk mengkoordinasikan program TJSLP dan program Pemerintah Daerah secara terencana serta mengupayakan sinergitas antara keduanya. Tujuannya adalah untuk merencanakan pengelolaan program TJSLP agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah, menghindari duplikasi program, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta perusahaan terkait TJSLP. Masyarakat berhak memperoleh informasi TJSLP dan wajib mengelola program yang diterima secara transparan dan bertanggung jawab. Perusahaan berhak menentukan bentuk program TJSLP dan sasaran penerima manfaat, serta berkewajiban menyediakan informasi program TJSLP secara berkala, mengembangkan sistem informasi yang mudah diakses, memberikan peningkatan kapasitas kepada penerima manfaat, dan melakukan evaluasi program.

Jenis program TJSLP meliputi pemberdayaan masyarakat (pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pertanian), bina lingkungan (reboisasi, pencegahan polusi, penataan lingkungan kumuh), sumbangan dan donasi (bantuan rumah ibadah, panti asuhan, bencana alam), dan promosi perusahaan. Pembiayaan program TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Untuk mencapai sinergitas, dibentuk Forum TJSLP yang memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan. Forum ini bertugas membahas informasi dan perencanaan tahunan, membangun sinergitas program, serta menjadi media informasi bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan prioritas pembangunan daerah kepada perusahaan.

Perusahaan wajib menyampaikan kebijakan program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP. Perencanaan program TJSLP didasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perusahaan harus meminta pertimbangan dari Pemerintah Daerah dalam menentukan penerima manfaat dan lokasi program. Masyarakat yang mengajukan program TJSLP harus memenuhi syarat legalitas dan menuliskan usulan berdasarkan format proposal yang disiapkan oleh perusahaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5, 7, 8, 9, dan 10 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (3 kali), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAREPARE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 12 OF 2016
on
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to effectively manage the Corporate Social and Environmental Responsibility program, it must be right on target and according to the needs of the region;
that in order to avoid duplication of programs between corporate social and environmental responsibility programs and Regional Government programs, it must be well coordinated and planned;
that to improve the quality of life and welfare of the community in the region, companies contribute to the welfare of the community in order to advance the region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d304fdc5-7a0e-42aa-9813-7221a908cef2","actionData","errors"]