[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3029aa4-e26c-4d1e-9bed-f8abc815ad71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Defeciency Syndrome","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Defeciency Syndrome","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengendalian - human immunodeficiency virus - dan - acquired immuno defeciency syndrome
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2023/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Defeciency Syndrome
ABSTRAK:	\n \n bahwa human Immunodeficiency Virus (HIV),merupakan penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dari virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin ,sesuai kondisi dan perkembangan jumlah masyarakat Kabupaten Ciamis dikhawatirkan yang mengidap Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome semakin meningkat sehingga penting upaya pencegahan,Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif; \n pasal18 ayat (6) UUD RI 1945,UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 tahun 1968,UU No 8 Tahun 1981,UU No 4 Tahun 1984,UU No 5 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014,UU No 29 Tahun 2004,UU No 11 Tahun 2009,UU No 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022,UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 44 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022,UU No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,PP No 61 Tahun 2014,PP No 12 tahun 2017,PP No 72 Tahun 2012,Perda provinsi jawa barat No 12 tahun 2012, Perda kabupaten ciamis No 10 Tahun 2017,Perda kabupaten ciamis No 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten ciamis No 1 Tahun 2020. \n Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakat.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS melalui deteksi dini, pendekatan berbasis hak asasi manusia bagi ODHA, menekan laju penularan HIV, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Tujuannya adalah memutus mata rantai penularan HIV guna melindungi masyarakat dan menjamin hak asasi manusia, dengan sasaran mencakup populasi kunci, kelompok rawan tertular HIV, kelompok risiko rendah, dan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi:

Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS yang melibatkan promosi kesehatan, pencegahan penularan, pemeriksaan diagnosis, pengobatan, perawatan, dukungan, dan rehabilitasi.
Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK) yang diketuai oleh Bupati.
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS, termasuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem pencatatan serta pelaporan.
Peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, termasuk perlakuan adil terhadap ODHA dan OHIDHA, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan KTS.
Kewajiban dan larangan, seperti kewajiban melakukan upaya preventif dan kuratif bagi yang terinfeksi HIV, serta larangan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA.
Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati selaku Ketua KPAK.
Pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, dan sumber dana lain yang sah.

Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keberlanjutan, ketertiban, keseimbangan, dan pengayoman dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

","transitional_provisions","sanctions","1. Petugas kesehatan yang melanggar Pasal 28 dikenai teguran tertulis.\n2. Pelaku usaha/penyedia layanan kesehatan yang melanggar Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) dikenai teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran oleh institusi pemerintah/PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF CIAMIS
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 7 OF 2023
on
CONTROLLING HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS
AND ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

Considering / Whereas :

that Human Immunodeficiency Virus (HIV), is the cause of Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) from a virus that damages the human immune system which is increasing significantly and knows no territorial boundaries, age, social status and gender;
that according to the conditions and development of the number of people in Ciamis Regency, it is feared that those with Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immuno Deficiency Syndrome are increasing, so it is important to make continuous prevention and control efforts;
that based on the provisions of Article 54 of Law Number 36 of 2009 on Health, the Regional Government is responsible for organizing health

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3029aa4-e26c-4d1e-9bed-f8abc815ad71","actionData","errors"]