[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2fc85a4-c84c-4f9a-8c39-82f1f760c107","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Langkat","place_of_enactment","Stabat","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan retribusi rumah potong hewan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n Untuk Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri maka Pemerintah Daerah membuat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1956; Uu No. 28 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2016 \n Retribusi Rumah Potong Hewan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 2)\n\nPeraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Perubahan tersebut mencakup perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi istilah-istilah seperti Rumah Potong Hewan, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan pemeriksaan ante mortem serta post mortem. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 8 yang mengatur tentang pemotongan ternak di dalam dan di luar rumah potong hewan serta kewajiban membayar sewa rumah potong. Tarif sewa rumah potong ditetapkan untuk berbagai jenis ternak. Pasal 9 juga mengalami perubahan terkait pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong, termasuk tarif ongkos pemeriksaan. Ditambahkan pula ketentuan mengenai penitipan ternak di kandang rumah potong dan pemotongan hewan untuk keperluan agama atau hajatan. Terakhir, ditambahkan Pasal 22a yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, serta penghapusan ayat (2) pada pasal 23.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) serta Pasal 9 diberikan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pengenaan denda, penghentian sementara kegiatan, produksi, atau peredaran, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Langkat No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong HewanPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28087/perda-kab-langkat-no-3-tahun-2011","fb7d4f4c-405a-4e76-b5fe-d0e51a88c037","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANGKAT
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF LANGKAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING LIVESTOCK SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANGKAT,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to follow up the Decree of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 188.34-9886 of 2016 concerning the Cancellation of Several Provisions of Langkat Regency Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Livestock Slaughterhouse Retribution, the Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Livestock Slaughterhouse Retribution needs to be revised;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Livestock Slaughterhouse Retribution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2fc85a4-c84c-4f9a-8c39-82f1f760c107","actionData","errors"]