[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2dcbff3-ad90-4fe1-b04e-9f120a42919e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":81,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional \n 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\n 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai:\r\n1. Ketentuan umum\r\n2. Pembangunan desa\r\n3. Perencanaan pembangunan desa\r\n4. RPJM desa\r\n5. Rencana Kerja Pemerintah Desa\r\n6. Musyawarah desa\r\n7. Pelaksanaan pembangunan desa\r\n8. Pemantauan dan pengawasan\r\n9. Ketentuan peralihan\r\n10. Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini mengatur tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan ini mencakup format perencanaan pembangunan desa, yang meliputi daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa, daftar sumber daya alam, daftar sumber daya manusia, daftar sumber daya pembangunan, daftar sumber daya sosial budaya, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa, daftar gagasan dusun/kelompok, sketsa desa, kalender musim, bagan kelembagaan, berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa, laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa, rancangan RPJM desa, berita acara penyusunan rancangan RPJM desa, pagu indikatif desa, daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa, rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKP-desa), proposal teknis kegiatan, gambar rencana prasarana, rencana anggaran dan biaya (RAB), pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB, daftar usulan RKP desa, berita acara penyusunan rancangan RKP desa, ceklis materi kegiatan pembangunan desa, ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan, ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan desa, pendataan kebutuhan tenaga kerja, daftar calon tenaga kerja, daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, daftar perhitungan HOK dan penerimaan insentif dengan sistem upah borong, kebutuhan material/bahan, daftar realisasi swadaya dana, daftar realisasi swadaya bahan/barang, daftar realisasi tenaga sukarela, berita acara perubahan kegiatan, perubahan kegiatan, berita acara musyawarah desa dalam rangka penyelesaian masalah, sistematika laporan pelaksanaan kegiatan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan pengaduan masyarakat, laporan masalah, kendala dan hambatan, realisasi biaya kegiatan, rekapitulasi realisasi biaya, foto kegiatan, berita acara musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, sistematika laporan akhir pelaksanaan kegiatan, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan perencanaan pembangunan desa.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\nAPPENDIX
REGIONAL REGULATION OF EAST LAMPUNG REGENCY
NUMBER YEAR 2016
CONCERNING GUIDELINES FOR VILLAGE DEVELOPMENT
VILLAGE DEVELOPMENT FORMAT
A. PLANNING FORMAT
1. FORMAT FOR LISTING THE REGENCY DEVELOPMENT PROGRAM AND ACTIVITY PLANS ENTERING THE VILLAGE
LIST OF REGENCY DEVELOPMENT PROGRAM AND ACTIVITY PLANS ENTERING THE VILLAGE
VILLAGE","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2dcbff3-ad90-4fe1-b04e-9f120a42919e","actionData","errors"]