[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2dc283f-b8cd-4ff7-85a9-0e29344ce947","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Retribusi Tempat Pelelangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.20, TLD NO.47
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Pelelangan
ABSTRAK:	\n \n Sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah; bahwa tempat pelelangan merupakan salah satu jenis\r\nobjek retribusi daerah dalam golongan Retribusi Jasa\r\nUsaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa Retribusi Tempat Pelelangan dalam wilayah\r\nKabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memiliki\r\nperanan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah,\r\nsehingga dipandang perlu ditetapkan sebagai salah satu\r\nsumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\r\n \n RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011. \n 13 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakangnya adalah untuk menetapkan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menjadikan Retribusi Tempat Pelelangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Tempat Pelelangan dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelelangan ikan dan hasil hutan. Objek retribusi meliputi tempat pelelangan ikan, hasil hutan, jasa pelelangan, dan fasilitas lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.
Golongan Retribusi: Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan mempertimbangkan efisiensi dan harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai objek, seperti ikan, udang windu, kayu olahan, kayu bulat, rotan, damar, kayu getah gaharu, dan jalapari.
Masa Retribusi: Jangka waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Penentuan Pembayaran: Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif, penagihan, tata cara pemungutan, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF LUWU TIMUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 20 OF 2011
CONCERNING
AUCTION SITE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that according to Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that auction sites are one type of regional retribution object in the Business Service Retribution group based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that the Auction Site Retribution in the Luwu Timur Regency area is considered adequate and has a relatively large role in regional income, so it is deemed necessary to be established as a source of local revenue for the Luwu Timur Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2dc283f-b8cd-4ff7-85a9-0e29344ce947","actionData","errors"]