[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2d6e366-8454-4a0d-bb20-cc7ed0237cb3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-05-10","effective_date","2013-05-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penggabungan - desa - kelurahan - status
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2013 (7) : 13 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan\r\nDesa selama ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2001; \r\nbahwa Peraturan Daerah dimaksud dipandang sudah tidak\r\nsesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga\r\nperlu diadakan\r\npenyesuaian;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa\r\ndan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4\r\nTahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta\r\ndan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah\r\nKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun\r\n2010 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\nPembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pembentukan desa, penggabungan dan penghapusan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, perubahan aset, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2001. Tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa, serta sarana dan prasarana. Proses pembentukan desa dimulai dari prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD, pengajuan usul kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Kecamatan, hingga penetapan rancangan peraturan daerah. Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus melalui musyawarah dan Keputusan Bersama Kepala Desa. Perubahan status desa menjadi kelurahan juga diatur, dengan syarat luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan peningkatan volume pelayanan. Pembiayaan untuk pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Kuningan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
FORMATION, DISSOLUTION, MERGER OF VILLAGES AND
CHANGE OF VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the provisions for the Formation, Dissolution, Merger of
Villages have been stipulated by Regional Regulation of
Kuningan Regency Number 12 of 2001;
that the Regional Regulation is deemed no longer
in accordance with the development of laws and
regulations, so adjustments need to be made;
that based on the considerations referred to in letters a and b,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Kuningan Regency
concerning the Formation, Dissolution, Merger of Villages
and Changes in Village Status to Urban Village;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2d6e366-8454-4a0d-bb20-cc7ed0237cb3","actionData","errors"]