[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2d2ab64-6c73-4334-a14a-12c5fb51046a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-06-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

inovasi daerah
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja\r\npenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik\r\ndan daya saing daerah serta pengembangan ilmu\r\npengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan\r\nkesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kebijakan\r\nInovasi Daerah; bahwa Inovasi Daerah, perlu dilaksanakan lebih terencana,\r\nterpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai\r\nInovasi Daerah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan\r\nteknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan\r\npersatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta\r\nkesejahteraan umat manusia; bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam rangka\r\npeningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah melalui Inovasi Daerah perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Bentuk dan Inovasi, Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan, Hak Kekayaan Intelektual, Diseminasi Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Kerja Sama, Pembinaan Inovasi Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

\r\n\r\n

Perencanaan inovasi daerah didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dengan menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, serta Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah. Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi dalam pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tata kelola, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya) dan inovasi dalam peningkatan produk atau proses produksi.

\r\n\r\n

Usulan inisiatif inovasi dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Inovasi yang sederhana dan tidak berdampak negatif dapat langsung diterapkan, sementara inovasi lainnya melalui uji coba. Penerapan inovasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat dan anggaran daerah.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan inovasi daerah. Hak Kekayaan Intelektual atas inovasi dalam pembaharuan pemerintahan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dikomersialisasikan, sementara Hak Kekayaan Intelektual atas inovasi dalam peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik masyarakat atau perguruan tinggi. Pemerintah Daerah juga melakukan diseminasi inovasi dan menyediakan layanan informasi inovasi daerah.

\r\n\r\n

Pendanaan inovasi daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan inovasi daerah dan melakukan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah.

","transitional_provisions","1. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\r\n2. Inovasi Daerah yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dapat melakukan proses untuk diakui sebagai inovasi Daerah dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.\r\n3. Pendataan terhadap Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.","sanctions","1. Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (9) diberikan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:\r\n a. teguran lisan;\r\n b. peringatan tertulis;\r\n c. pemberhentian sementara kegiatan;\r\n d. pemberhentian tetap kegiatan; dan/atau\r\n e. denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
REGIONAL INNOVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

COPY

\n\n \n \n

Considering:

that to support the improvement of the performance of the implementation of Regional Government, public service and regional competitiveness, and the development of science and technology in order to realize the welfare of the community, a Regional Innovation policy is needed;
that Regional Innovation needs to be implemented in a more planned, integrated, and coordinated manner and legitimized as Regional Innovation to advance science and technology while upholding religious values and national unity for the advancement of civilization and the welfare of mankind;
that for legal certainty in order to improve the performance of the implementation of Regional Government through

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2d2ab64-6c73-4334-a14a-12c5fb51046a","actionData","errors"]