[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2cf2dda-7d3c-4ed9-aa8c-6fbc5d6b3c8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Sistem Pertanian Organik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanian organik
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2022/NOMOR.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pertanian Organik
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kabupaten Pemalang memiliki kekayaan sumber\r\ndaya alam yang memungkinkan dilakukan\r\npengem bangan terhadap produk pertanian dalam rangka\r\npeningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; \r\nbahwa pembangunan pertanian khususnya Pertanian\r\nOrganik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha\r\nsehingga mampu menghasilkan preduk erganik yang\r\nmemiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan\r\ndan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk\r\ntersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; \r\nbahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam\r\npenyelenggaraan sistem pertanian organik, maka\r\ndiperlukan pengaturan tentang sistem pertanian organik; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian\r\nOrganik; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Perencanaan Sistem Pertanian Organik\r\nBab III Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik\r\nBab IV Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik\r\nBab V Budidaya Pertanian Organik\r\nBab VI Sarana Produksi dan Pengolahan\r\nBab VII Tim Penyelenggara Sistem Pertanian Organik\r\nBab VIII Perlindungan dan Pemberdayaan Petani \r\nBab IX Insentif dan Disinsentif\r\nBab XI Pemasaran Produk Pertanian Organik\r\nBab XII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIII Kerja Sama\r\nBab XIV Pendanaan\r\nBab XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah kekayaan sumber daya alam Pemalang yang memungkinkan pengembangan produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian organik harus mendukung dunia usaha, menghasilkan produk organik yang terjamin integritasnya, dan melindungi konsumen.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana Sistem Pertanian Organik, wilayah pengembangan, dan produksi pertanian organik tertentu. Pemerintah Daerah juga menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian organik, termasuk alat mesin pertanian, benih, pupuk organik, pestisida organik, inokulan, dan rumah kemas. Benih yang digunakan harus benih unggul non-rekayasa genetik.

Unit usaha yang mengembangkan Sistem Pertanian Organik harus mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Komoditas yang dikembangkan meliputi tanaman lahan basah dan kering, dengan penggunaan sarana produksi organik. Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik, dan unit usaha yang memiliki sertifikat organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.

Budidaya Pertanian Organik harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan meningkatkan keanekaragaman hayati, aktivitas biologis, mempertahankan kesuburan tanah, mendaur ulang limbah, menggunakan sumber daya terbarukan, serta meminimalkan polusi.

Bupati membentuk tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik di lingkup Perangkat Daerah. Petani dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional. Pemerintah daerah memfasilitasi petani untuk mendapatkan sertifikasi. Petani yang telah melaksanakan Pertanian Organik namun belum mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN, dapat diberikan sertifikasi melalui system jaminan partisipatif.

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani organik. Petani yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan diberi insentif berupa bantuan sarana dan prasarana, subsidi input/output, kemudahan akses informasi dan teknologi, bantuan sertifikasi, dan asuransi produk. Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik melalui fasilitasi sarana dan prasarana, pendistribusian, akses pasar, dan promosi. Bupati melalui Dinas Pertanian melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
ABOUT
ORGANIC FARMING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that Pemalang Regency has a wealth of natural resources that allow for the development of agricultural products in order to increase the income and welfare of the community;
that agricultural development, especially Organic Farming, must support the growth of the business world so that it is able to produce organic products that have a guarantee of the organic integrity produced and at the same time get a guarantee for these products without causing harm to consumers;
that in order to provide direction and legal foundation to all parties involved in the implementation of the organic farming system, it is necessary to regulate the organic farming system;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2cf2dda-7d3c-4ed9-aa8c-6fbc5d6b3c8c","actionData","errors"]