[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2cd140e-fed0-4a02-917f-bd0d2d84f91d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006","number","12","year","2006","published_date","2006-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-strukturorganisasi
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BD.2006/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan elah ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2003, dipandang sudah tidak sesuai lagi;\r\nb. bahwa sehubungan denga hal tersebut, Perlu menetapkan kembali Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah; \n UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2004 dan PP Nomr 72 Tahun 2005 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 5 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 6 Seri D) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur Pemerintahan Desa: Terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
Tugas dan Wewenang Kepala Desa: Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa, menyusun APB Desa, membina masyarakat dan perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan, dan mewakili desa di pengadilan.
Kewajiban Kepala Desa: Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban, melaksanakan demokrasi, menjalin hubungan kerja, mentaati peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan desa, melaksanakan urusan kewenangan desa, mendamaikan perselisihan, mengembangkan pendapatan masyarakat, membina nilai sosial budaya, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi sumber daya alam. Kepala Desa juga wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD, serta laporan akhir masa jabatan.
Perangkat Desa: Terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Kepala Urusan, dan Staf. Sekretaris Desa bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Seksi menjalankan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Kepala Dusun membantu Kepala Desa di wilayah kerjanya. Kepala Urusan dan Staf membantu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf atau sebutan lain yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ditata kembali sesuai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa menurut Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
2006 NUMBER 2 SERIES D

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 12 OF 2006
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE ADMINISTRATION

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
2006 NUMBER 2 SERIES D

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 12 OF 2006
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 2 of 2000 concerning Guidelines for the Composition of Organization and Work Procedures of Village Government as amended by Regional Regulation of Banyumas Regency Number 12 of 2003, is deemed no longer appropriate;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2cd140e-fed0-4a02-917f-bd0d2d84f91d","actionData","errors"]