[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2b3a404-186b-4985-87d9-20cd60f0d87f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2024","number","13","year","2024","published_date","2024-12-12","effective_date","2024-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perkawinan dan Perceraian - Pegawai - Badan Siber dan Sandi Negara
2024
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 13, BN 2024 (953) : 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Perpres Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara. Pegawai yang telah melaksanakan Perkawinan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perkawinan dilaksanakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 755).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang perkawinan dan perceraian pegawai di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Latar belakangnya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok pegawai dengan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dalam berumah tangga, serta menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kewajiban pegawai yang telah melaksanakan perkawinan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilaksanakan.
Larangan bagi pegawai wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.
Kewajiban bagi pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang untuk memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan memenuhi syarat alternatif (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan/penyakit tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan) dan syarat kumulatif (persetujuan istri, penghasilan yang cukup, dan jaminan berlaku adil).
Prosedur pengajuan izin perceraian bagi pegawai yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat, termasuk upaya merukunkan kembali suami-istri.
Alasan-alasan sah yang dapat menjadi dasar izin perceraian, seperti perzinahan, menjadi pemabuk/pemadat/penjudi yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, melakukan kekejaman/penganiayaan berat, mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, atau terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 Peraturan Badan ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2024
on
MARRIAGE AND DIVORCE OF EMPLOYEES OF THE NATIONAL CYBER AND
CRYPTO AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to support the implementation of the main tasks
of employees within the National Cyber and Crypto Agency
requires a harmonious family life and
obtaining legal certainty regarding rights and
obligations in marriage;
that the Regulation of the Head of the State Crypto Agency Number 10
of 2015 on Marriage and Divorce of Employees of the
State Crypto Agency is no longer in accordance with
organizational needs and legal developments,
so it needs to be replaced;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation
of the National Cyber and Crypto Agency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2b3a404-186b-4985-87d9-20cd60f0d87f","actionData","errors"]