[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2a9762b-12a3-417c-99b4-0448b2c0f7ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-06-24","effective_date","2013-06-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buol","place_of_enactment","Buol","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-KEPELABUHAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf h dan pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, objek, subjek dan wajib retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; tata cara pembayaran ; tata cara penagihan; sanksi administratif; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; [eninjauan tarif retribusi; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2013. \n Perda No. 23 Tahun 2008. \n 19 Halaman, Penjelasan : - hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 23).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Buol. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf h dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
Jenis Retribusi: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis jasa kapal (jasa labuh, jasa tambat), jasa pelayanan barang (jasa dermaga, jasa penumpukan, penyimpanan hewan), dan pelayanan jasa penunjang kepelabuhanan (sewa tanah, penggunaan perairan, tanda masuk orang dan kendaraan).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Buol.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat 15 hari sejak Wajib Retribusi menerima STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dalam jangka waktu 3 bulan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kadaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana.
Peninjauan Tarif: Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Insentif Pemungutan: SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","1. Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Buol sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n2. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol yang mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak tiga (3) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUOL
REGIONAL REGULATION OF BUOL REGENCY
NUMBER 06 OF 2013
CONCERNING
PORT SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUOL,

Considering:

that to implement the provisions of Article 127 letter h and Article 156 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Port Service Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 51 of 1999 concerning the Establishment of Buol Regency, Morowali Regency, and Banggai Islands Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 179, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3900) as amended by Law Number 11 of 2000 concerning Amendments to Law Number 51 of 1999 concerning the Establishment of Buol Regency, Morowali Regency, and Banggai Islands Regency (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2a9762b-12a3-417c-99b4-0448b2c0f7ab","actionData","errors"]