[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d28e05b4-821b-4dd9-a04e-2d8f044c4b46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-05-05","effective_date","2017-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Dasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/153
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai\r\ntantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan\r\nkehidupan lokal, nasional dan intemasional, oleh karena\r\nitu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana,\r\nterarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan\r\npemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu,\r\nrelevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola,\r\nakuntabilitas dan pencitraan publik dalam\r\nmenyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai\r\nsatu sistem pendidikan. penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk\r\nmewujudkan masyarakat gemar belajar dan\r\npenyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab\r\npemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan\r\nmasyarakat. dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan\r\nmerupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan\r\ntanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah\r\ndaerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan\r\nuntuk memberikan kepastian hukum dalam\r\npenyelenggaraan dan/atau pengelolaan urusan\r\npendidikan dasar yang ada di daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\nPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29\r\nTahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun\r\n2006 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23\r\nTahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24\r\nTahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13\r\nTahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14\r\nTahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16\r\nTahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24\r\nTahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41\r\nTahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun\r\n2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10\r\nTahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10\r\nTahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79\r\nTahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15\r\nTahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28\r\nTahun 2010\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nHAK DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB III\r\nJALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN;\r\nBAB IV\r\nPENGELOLAAN PENDIDIKAN;\r\nBAB V\r\nKURIKULUM;\r\nBAB VI\r\nPENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN;\r\nBAB VII\r\nBAHASA PENGANTAR;\r\nBAB VIII\r\nPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;\r\nBAB IX\r\nPRASARANA DAN SARANA;\r\nBAB X\r\nEVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI;\r\nBAB XI\r\nPENDANAAN;\r\nBAB XII\r\nPEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,\r\nDAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN;\r\nBAB XIII\r\nPENJAMINAN MUTU;\r\nBAB XIV\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB XV\r\nKERJASAMA;\r\nBAB XVI\r\nPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;\r\nBAB XVII\r\nSANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB XIX\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017. \n 50 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan lokal, nasional, dan internasional. Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n- **Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat**: Setiap warga berhak memperoleh pendidikan bermutu dan menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. Warga berusia 7-12 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Masyarakat wajib mendukung sumber daya pendidikan dan menciptakan budaya membaca dan belajar.\n- **Hak dan Kewajiban Orang Tua**: Orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan anak. Orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan mendidik anak sesuai kemampuan dan minat.\n- **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**: Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama, program akselerasi, pelayanan pendidikan sesuai bakat dan minat, beasiswa, penilaian hasil belajar, dan informasi sesuai nilai kesusilaan. Peserta didik berkewajiban menjaga norma pendidikan, memelihara sarana prasarana, dan mentaati peraturan perundang-undangan.\n- **Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**: Pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimal, promosi, perlindungan, kesempatan meningkatkan kompetensi, dan kebebasan memberikan penilaian. Pendidik berkewajiban merencanakan pembelajaran, memberikan tauladan, meningkatkan kualifikasi, dan bertindak obyektif.\n- **Kewajiban Pemerintah Daerah**: Pemerintah Daerah wajib mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, menetapkan standar pelayanan minimal, memberikan layanan dan kemudahan pendidikan, menyediakan dana wajib belajar, beasiswa, dan memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.","transitional_provisions","","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis.\n2. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional.\n3. Pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2016
TENTANG
BASIC EDUCATION ADMINISTRATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d28e05b4-821b-4dd9-a04e-2d8f044c4b46","actionData","errors"]