[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2853335-b75e-4383-8c50-a0778b51aacb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan","short_title","Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981","number","7","year","1981","published_date","1981-07-31","effective_date","1981-09-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1981
Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 1981, LL SETNEG : 5 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1981. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 471);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki pengaturan pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan, menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 yang dinilai tidak relevan dengan perkembangan. Setiap pengusaha diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ketenagakerjaan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, baik saat mendirikan, menghentikan, maupun memindahkan perusahaan. Laporan ini harus mencakup informasi tentang identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Laporan tahunan juga diwajibkan agar pemerintah dapat memperoleh data terus-menerus untuk penetapan kebijakan ketenagakerjaan.","transitional_provisions","1. Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. 2. Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.","sanctions","1. Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban melapor dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. 2. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi pidana tanpa pengurangan hukuman.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45330/uu-no-23-tahun-1953","b9e419d8-4744-42ee-aebd-a700ae43c2f4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n a. that in implementing policies in the field of job opportunity expansion and labor protection, as a comprehensive core policy, data that can provide an overview of employment in companies is required; \n b. that to obtain such data, every entrepreneur or manager needs to report on employment in their respective companies; \n c. that Law Number 23 of 1953 concerning the Obligation to Report Companies is no longer appropriate with the pace of development efforts, sufficiently high economic growth and the use of modern technology nowadays; \n d. that therefore, Law Number 23 of 1953 needs to be replaced;\n
Remembering:	\n 1. Article 5 paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution; \n 2. Law Number 3 of 1951 concerning the Declaration of Validity of Labor Supervision Law Number 23 of 1948 (State Gazette Year 1951 Number 4); \n 3. Law Number 14 of 1969 concerning Basic Provisions on Labor (State Gazette Year 1969 Number 55, Supplement to State Gazette Number 2912);\n
With Approval	\n THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2853335-b75e-4383-8c50-a0778b51aacb","actionData","errors"]