[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d27e609a-9359-49f1-a8f5-101731af6223","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015\r\nTENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, \r\nPELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015\r\nTENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, \r\nPELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK KEUANGAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015\r\nTENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, \r\nPELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI\r\n
ABSTRAK:	\n \n ahwa dalam rangka menampung pelaksanaan dan \r\nmenyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di\r\nKampung dan menghadapi perkembangan sekaligus\r\nmendukung pelaksanaan otonami daerah berdasarkan\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dipandang\r\nperlu untuk mengatur tata cara pencalonan, pemilihan,\r\npelantikan dan pemberhentian Petinggi sesuai aspirasi\r\ndan kondisi sosial budaya yang tumbuh di masyarakat\r\nKampung;\r\nPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata\r\nCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan\r\ndan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai dengan\r\nsituasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu\r\ndilakukan penyesuaian peraturan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata\r\nCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan\r\ndan Pemberhentian Petinggi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten\r\nMalinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai\r\nTimur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia 3896),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang\r\n\r\nNomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan\r\nKabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten\r\nKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);\r\nUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10\r\nTahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015\r\nNomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKutai Barat Nomor 10). \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 \r\nTAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,\r\nPEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN\r\nPEMBERHENTIAN PETINGGI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Perubahan tersebut meliputi:

Penghapusan unsur dari Panitia Pemilihan Petinggi.
Perubahan tugas Panitia Pemilihan.
Perubahan syarat penduduk Kampung untuk memilih Petinggi.
Perubahan persyaratan Calon Petinggi, termasuk penambahan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri.
Perubahan ketentuan pemberhentian Petinggi.
Perubahan ketentuan pengangkatan Penjabat Petinggi dari Pegawai Negeri Sipil.

Secara umum, perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan dan kondisi terkini, serta mengakomodasi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT,
INAUGURATION AND DISMISSAL OF PETINGGI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accommodate the implementation and resolve various problems that occur in the Kampung and face developments while supporting the implementation of regional autonomy based on Law Number 23 of 2014, it is deemed necessary to regulate the procedures for candidacy, election, inauguration and dismissal of Petinggi in accordance with the aspirations and socio-cultural conditions that grow in the Kampung community;
that Regional Regulation Number 10 of 2015 concerning Procedures for Candidacy, Election, Appointment, Inauguration and Dismissal of P

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d27e609a-9359-49f1-a8f5-101731af6223","actionData","errors"]