[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d26ed376-b6ef-4596-b2fd-176c14f0abd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kendaraan Operasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1cad93a2-2d7d-4875-a526-9eccea5582b2","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika","short_name","Perka BMKG","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kendaraan Operasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kendaraan Operasional
2025
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 1, jdih.bmkg.go.id: 10 hlm.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika TENTANG Kendaraan Operasional
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, diperlukan pedoman pengelolaan kendaraan fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. \n Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 12 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;\r\nPMK No. 138 Tahun 2024; Inpres No. 7 Tahun 2022 \n Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk sebagai panduan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan Kendaraan Fungsional di lingkungan BMKG. Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a) Standar Kendaraan Fungsional dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional; b) usulan pengadaan; c) distribusi; d) ketentuan penggunaan; e) pemeliharaan dan pengawasan; dan f) pengamanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, khususnya terkait kendaraan fungsional di lingkungan BMKG. Ruang lingkup peraturan ini meliputi standar kendaraan fungsional dan standar kebutuhan kendaraan fungsional, usulan pengadaan, distribusi, ketentuan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan, serta pengamanan kendaraan fungsional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Standar Kendaraan Fungsional dan Kebutuhan:** Setiap kendaraan fungsional harus memenuhi standar yang meliputi kualifikasi, jenis kendaraan (MPV, pick up, minibus, ambulance, sepeda motor), dan spesifikasi (kapasitas mesin, jumlah silinder, kapasitas baterai).\n2. **Usulan Pengadaan:** Proses pengadaan kendaraan fungsional melibatkan usulan dari masing-masing direktorat, unit kerja eselon II, satuan kerja mandiri, dan UPT, yang kemudian direviu oleh Inspektur dan ditelaah oleh pejabat terkait sebelum diusulkan penganggarannya kepada Kementerian Keuangan.\n3. **Distribusi:** Distribusi kendaraan fungsional dilakukan melalui penyerahan dengan Berita Acara Serah Terima, dan penanggung jawab/pengguna kendaraan ditetapkan oleh Kepala BMKG atau pejabat yang didelegasikan.\n4. **Ketentuan Penggunaan:** Kendaraan fungsional harus digunakan sesuai peruntukannya, dengan sanksi bagi pelanggaran.\n5. **Pemeliharaan dan Pengawasan:** Pemeliharaan kendaraan fungsional menjadi tanggung jawab penanggung jawab/pengguna, meliputi perawatan, perbaikan, dan penggantian. Pengawasan dilakukan oleh Kepala BMKG atau pejabat yang didelegasikan untuk memastikan kesesuaian peruntukan dan penggunaan.\n6. **Pengamanan:** Pengamanan kendaraan fungsional meliputi pengamanan administrasi (dokumen), fisik (penempatan dan tanggung jawab atas kerusakan/kehilangan), dan hukum (pengurusan dokumen kepemilikan, tuntutan ganti rugi).","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap penggunaan Kendaraan Fungsional yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
HEAD OF THE METEOROLOGICAL, CLIMATOLOGICAL, AND GEOPHYSICAL AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
FUNCTIONAL VEHICLES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE METEOROLOGICAL, CLIMATOLOGICAL, AND GEOPHYSICAL AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the management of state-owned
assets in an orderly, directed, effective, efficient, optimal,
and accountable manner, guidelines for the management of
functional vehicles within the Meteorological,
Climatological, and Geophysical Agency are needed;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Head of the Meteorological, Climatological, and Geophysics Agency
concerning Functional Vehicles;

In view of:

Law Number 31 of 2009 concerning
Meteorology, Climatology, and Geophysics (State Gazette
of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d26ed376-b6ef-4596-b2fd-176c14f0abd8","actionData","errors"]