[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d258e479-1199-435b-a07a-66a13b39dc98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-02-06","effective_date","2017-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Malang","place_of_enactment","Malang","theme","PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;\r\nb. bahwa kondisi pengelolaan air limbah domestik belum maksimal sehingga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;\r\n11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);\r\n12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n \n Berisi ketentuan antara lain mengenai pengelolaan air limbah domestik, penyediaan penyedotan air limbah domestik, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, kerjasama dan pembiayaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi melalui pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta mengatasi kondisi pengelolaan air limbah yang belum maksimal yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan.

Peraturan ini mengatur pengelolaan air limbah domestik secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, baik melalui sistem pengelolaan air limbah setempat maupun terpusat. Bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota. Sistem setempat meliputi tangki septik individual, komunal, atau IPAL komunal, sementara sistem terpusat menggunakan jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur tentang sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, yang meliputi sarana pembuangan individu, instalasi pengolahan awal, perpipaan, IPAL, saluran pembuangan efluen, sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, serta IPLT. Setiap orang yang terjangkau sistem terpusat wajib menyalurkan air limbahnya ke jaringan tersebut. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek non-fisik (pembinaan masyarakat, badan usaha, lembaga, dan SDM) dan aspek fisik (sarana dan prasarana), yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan ini juga mengatur pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan penyedotan air limbah domestik, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan-larangan terkait pengelolaan air limbah, kerjasama dan pembiayaan, serta sanksi administratif dan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pembekuan izin usaha; dan/atau\n c. pencabutan izin usaha.\n2. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3,) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
NUMBER 2/2017

REGIONAL REGULATION OF MALANG CITY
NUMBER 2 OF 2017
TENTANG
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MALANG,

Considering :

that in order to improve sanitation services, comprehensive and sustainable domestic wastewater management is needed by involving community participation;
that the condition of domestic wastewater management is not optimal, resulting in a decrease in environmental quality and health status;
that based on the considerations as intended in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Domestic Wastewater Management;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 16 of 1950 on the Establishment of Large City Regions within The Province of East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d258e479-1199-435b-a07a-66a13b39dc98","actionData","errors"]