Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/18/DPM Tahun 2000

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka merespons peningkatan transaksi perdagangan obligasi di pasar sekunder serta mengantisipasi kebutuhan perbankan akan penggunaan Obligasi Pemerintah sebagai agunan dalam transaksi pasar uang maupun untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia.

Kebijakan ini menetapkan peningkatan batas maksimal prosentase Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan oleh Bank Umum peserta Program Rekapitalisasi, dari semula setinggi-tingginya 10% menjadi 15% dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang diterima saat penyertaan modal tunai dari Pemerintah. Bank diwajibkan memindah-bukukan Obligasi Pemerintah yang akan diperdagangkan dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan sebesar nilai nominalnya. Jenis obligasi yang dapat diperdagangkan terbatas pada seri tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu seri FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, VR0001, VR0002, dan VR0005.

Terkait tata cara pelaksanaan, Bank wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia mengenai seri dan tambahan jumlah nominal obligasi yang akan dipindahkan ke dalam portofolio perdagangan, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.