[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d24c8274-697b-474a-96ee-4270cc172f55","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-10-22","effective_date","2008-10-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH-desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/No. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa; \n UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan desa; tata cara penyerahan urusan; tata cara penambahan urusan; tata cara penarikan urusan; pelaksanaan urusan; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008. \n 8 halaman, Penjelasan: 2 Hlm, Lampiran: 9 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 mengatur tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan tujuan menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kewenangan Desa:** Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi urusan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah, tugas pembantuan, dan urusan lain yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan yang diserahkan adalah urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pertambangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (Pasal 2-4).\n2. **Tata Cara Penyerahan Urusan:** Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan, dengan mempertimbangkan aspek geografis, kemampuan personil dan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas. Pemerintah Desa dan BPD juga melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan yang dapat dilaksanakan di desa. Penyerahan urusan ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 5-7).\n3. **Tata Cara Penambahan dan Penarikan Urusan:** Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan atas permintaan Pemerintah Desa. Bupati juga dapat menarik urusan yang telah diserahkan jika tidak berjalan efektif (Pasal 8-9).\n4. **Pelaksanaan Urusan dan Pembiayaan:** Pelaksanaan urusan yang diserahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dibiayai dari APBD. Tugas pembantuan wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana, dan SDM (Pasal 10-12).\n5. **Pembinaan dan Pengawasan:** Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang diserahkan kepada Desa (Pasal 13).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANGGAI KEPULAUAN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2008
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE TRANSFER OF REGIONAL GOVERNMENTAL AFFAIRS TO VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI KEPULAUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions in Article 9 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation on Procedures for the Transfer of Regional Governmental Affairs to Villages; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 51 of 1999 concerning the Establishment of Buol Regency, Morowali Regency and Banggai Kepulauan Regency (State Gazette of 1999 Number 179, Supplement to State Gazette Number 3900), as amended by Law Number 11 of 2000 (State Gazette of the Year 2000 Number 78, Supplement to State Gazette Number 3966); \n Law Number 10

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d24c8274-697b-474a-96ee-4270cc172f55","actionData","errors"]