[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2348960-c84f-4246-978d-d2099bab6f15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nKABUPATEN BENGKULU UTARA\r\nTAHUN ANGGARAN 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara","place_of_enactment","Arga Makmur","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nKABUPATEN BENGKULU UTARA\r\nTAHUN ANGGARAN 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nKABUPATEN BENGKULU UTARA\r\nTAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan:g Nomor 9 To_hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerahmenyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam] bulan setelah \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nda la rn huruf a, perlu menetap.kan Peratu . ran Daerah\r\nKabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 \n Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repubiik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan\r\nUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran\r\nNegara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat\r\nNomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor\r\n56} dan Undang .. Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956\r\n(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam\r\nLingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai\r\nr r ...\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 1821);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6757);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ten tang\r\nPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor\r\n202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4022);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56\r\nTahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5155);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun\r\n2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6402);\r\nten tang\r\nRepublik\r\nLembaran\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019\r\nten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur\r\nPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 157);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara\r\nNomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor\r\n2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3\r\nTahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021\r\nNomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu\r\nUtara Tahun 2021 Nomor 1);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4\r\nTahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4\r\nTahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021\r\nNomor 4); \n PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Pendapatan sebesar Rp 1.278.584.525.650,16, Belanja sebesar Rp 1.162.597.980.782,24, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp 115.986.544.867,92. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan sebesar Rp 38.239.550.647,52 dan Pengeluaran sebesar Rp 1.431.000.000,00, menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp 152.795.550.647,52.

Neraca: Jumlah Aset tercatat sebesar Rp 1.867.368.166.952,02, Jumlah Kewajiban sebesar Rp 19.845.013.731,98, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp 1.847.523.153.220,04.

Laporan Arus Kas: Saldo awal kas per 1 Januari 2021 sebesar Rp33.302.990.930,87 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.676.155.774,28.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL): Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp38.239.550.647,52 dan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp152.795.095.515,44.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp1.721.185.229.116,86 dan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.847.523.153.220,04.

Laporan Operasional (LO): Pendapatan Operasional sebesar Rp1.308.369.974.111,04 dan Beban Operasional sebesar Rp1.188.036.153.118,78, menghasilkan Surplus Operasional sebesar Rp120.978.412.332,20.

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran Peraturan Daerah ini mencakup berbagai laporan dan daftar rinci terkait realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, operasional, ekuitas, neraca, arus kas, piutang daerah, investasi daerah, aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, aset lainnya, dana cadangan, kewajiban jangka pendek dan panjang, kegiatan yang belum diselesaikan, serta ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NORTH BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF NORTH BENGKULU REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF NORTH BENGKULU REGENCY
FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BENGKULU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the provisions of Article 194 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management, the Regional Head shall submit a Regional Regulation on the Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional People's Representative Council (DPRD), accompanied by financial reports that have been audited by the Supreme Audit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2348960-c84f-4246-978d-d2099bab6f15","actionData","errors"]