[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2321f62-6ca6-4e7c-9f83-e2027bbac918","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2025","number","94","year","2025","published_date","2025-09-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Layanan Digital Terpadu - Komoditas - Mineral dan Batubara
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 94, LN 2025 (147): 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas mineral dan batubara yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, diperlukan layanan digital terpadu pada komoditas mineral dan batubara. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai layanan digital terpadu pada komoditas mineral dan batubara yang merupakan fasilitasi layanan berbasis digital secara integrasi, tunggal, dan sinkron untuk pengajuan permohonan, pelaksanaan pemrosesan, dan penyampaian keputusan dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir pada komoditas mineral dan batubara. Layanan Digital Terpadu Minerba mencakup seluruh komoditas mineral dan batubara. Komoditas mineral dan batubara yang harus terintegrasi dalam Layanan Digital Terpadu Minerba paling lambat tahun 2025 terdiri atas: 1) batubara; 2) timah; 3) nikel; 4) bauksit; dan 5) tembaga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2025. \n Lampiran file: 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini menetapkan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara (Layanan Digital Terpadu Minerba) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, berkesinambungan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara melalui integrasi layanan digital dari hulu ke hilir. Layanan ini dirancang untuk menciptakan keterpaduan antarsistem dan antarproses bisnis lintas sektor, menghubungkan tugas dan fungsi kementerian terkait. Tujuan spesifiknya meliputi peningkatan kebersihan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola mineral dan batubara, pemenuhan pasokan dalam negeri, peningkatan kepatuhan penerimaan negara, serta penyediaan data transaksi yang akurat. Penyelenggaraan Layanan Digital Terpadu Minerba berlandaskan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia, mencakup keterpaduan proses bisnis, sistem informasi, interoperabilitas data, dan keamanan siber. Layanan ini berlaku untuk seluruh komoditas mineral dan batubara, dengan target integrasi penuh untuk komoditas utama pada tahun 2025. Pelaksanaannya melibatkan koordinasi dan integrasi proses bisnis dari berbagai kementerian, termasuk pertambangan, keuangan, perdagangan, transportasi, perindustrian, lingkungan hidup, kehutanan, dan ketenagakerjaan. Unit pengelola Indonesia National Single Window ditugaskan sebagai pengelola Layanan Digital Terpadu Minerba. Proses yang dicakup meliputi interoperabilitas data perizinan, data sumber daya, rencana dan realisasi produksi/penjualan, pembayaran iuran/royalti, perizinan ekspor, pelaporan surveyor, pemberitahuan ekspor, manifes domestik, rencana keberangkatan sarana pengangkut, pemenuhan kebutuhan domestik, serta kegiatan hilirisasi industri. Data yang dihasilkan menjadi referensi bersama untuk pengambilan kebijakan. Dalam hal terjadi kendala teknis, layanan akan dialihkan ke aplikasi kementerian terkait atau mekanisme lain yang sesuai, dengan pengumuman oleh pengelola.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 94 OF 2025
CONCERNING
INTEGRATED DIGITAL SERVICES FOR MINERAL AND COAL COMMODITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the utilization of mineral and coal commodities for the greatest prosperity of the people, good governance is required;
that to realize good governance in the sustainable utilization of mineral and coal commodities from upstream to downstream and to optimize state revenue potential, integrated digital services for mineral and coal commodities are necessary;
that the integrated digital services for mineral and coal commodities as referred to in letter b can serve as a reference for the development of integrated digital services for other natural resource commodities carried out through cross-sectoral business process integration that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2321f62-6ca6-4e7c-9f83-e2027bbac918","actionData","errors"]