[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2256c13-817e-470a-9568-882d3fa89d06","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2017-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perekonomian
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2017/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan perekonomian berdasarkan \r\n Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik \r\n Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk \r\n menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta \r\n sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan \r\n bernegara; \r\n\r\n b. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan \r\n ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang \r\n strategis dalam menopang ketahanan ekonomi \r\n masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan \r\n inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan \r\n pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata \r\n dalam pcmbangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan \r\n kerja di Daerah Jawa Barat; \r\n\r\n c. bahwa untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang \r\n ada di Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dikembangkan \r\n dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan \r\n produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan \r\n infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi \r\n yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang \r\n kondusif; \r\nbahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif \r\n dalam pengembangan ekonomi kreatif, perlu pengaturan \r\n serta didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi, \r\n Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, \r\n dunia usaha, serta pengembangan dan pemberdayaan \r\n pelaku ekonomi kreatif; \r\n\r\n e . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\n pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu \r\n menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat \r\n tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; \r\n \n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun \r\n 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun \r\n 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun \r\n 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun \r\n 20 12, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun \r\n 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun \r\n 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun \r\n 2015,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun \r\n 2017 \n terdiri dari 51 Pasal, 26 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN, PERENCANAAN DAN PENDATAAN , PENGEMBANGAN-PRODUK EKONOMI KREATIF, SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF , PUSAT KREASI, KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF , PROMOSI EKONOMI KREATIF , KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF, KOTA KREATIF , KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA , INSENTIF , , PENDANAAN EKONOMI KREATIF, SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, KETENTUAN PENUTUP \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017. \n mengatur mengenai PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF\r\n \n 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif, meningkatkan pertumbuhan industri kreatif, memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, mendorong perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, membentuk kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi, serta mewujudkan Kota Kreatif.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan dan pendataan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi pengembangan desain, interpretasi, kemasan, dan pemasaran. Pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif. Peraturan ini juga mengatur Pusat Kreasi sebagai sarana pengembangan karya kreatif, kewirausahaan Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi mitra kreasi dan produksi, serta promosi produk Ekonomi Kreatif. Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan pengembangan Ekonomi Kreatif. Peraturan ini juga mengatur kriteria Kota Kreatif, kemitraan dan jaringan usaha, insentif bagi daerah dan pelaku usaha, pendanaan Ekonomi Kreatif, serta sistem informasi Ekonomi Kreatif untuk akuntabilitas publik. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kreatif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diterimanya, maka fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE

NUMBER 15 OF 2017

CONCERNING

DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that economic development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia needs to be realized to create a just, prosperous, and welfare society as one of the goals of nationhood and statehood;
that the creative economy is an economic activity that has importance and a strategic position in supporting the economic resilience of the community, advancing development, developing innovation, creativity and competitiveness, realizing economic growth, and making a real contribution to economic development and job creation in the West Java Province Region;
that in order to utilize the existing creative economic potential in the West Java Province Region, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2256c13-817e-470a-9568-882d3fa89d06","actionData","errors"]