Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan bagi Pegawai Negeri dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah-rumah Negeri. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan pembangunan rumah baru akibat kondisi keuangan negara. Penjualan rumah dilakukan melalui mekanisme sewa-beli dengan jangka waktu antara 5 hingga 20 tahun, dan pembayaran angsuran pertama minimal 5% dari harga rumah. Penjualan ini dibatasi hanya untuk Pegawai Negeri yang telah berdinas minimal 10 tahun. Harga rumah dan tanah ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Selama masa sewa-beli, pembeli bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan perumahan bagi Pegawai Negeri dan mengurangi beban biaya pemeliharaan rumah oleh negara.