[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2213372-1bbf-4bc7-bbc6-d2f3cf32886b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya","place_of_enactment","Meureudu","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanaman Modal dan Investasi - BUMD
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 4; Noreg Qanun Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh: (4/115/2021).
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Kabupaten Air Minum Tirta Krueng Meureudu untuk memberikan kontribusi terhadap pelayanan air minum yang lebih baik untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya;\r\n\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Kabupaten Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;\r\n\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. \n Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945, UU Nomor 19 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 122 Tahun 2015, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018. \n Qanun ini terdiri atas 14 pasal dan 9 bab: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Penyertaan Modal, Bab IV Penganggaran, Bab V Tata Cara Pencairan, Bab VI Pembinaan dan Pengawasan, Bab VII Divestasi, Bab VIII Ketentuan Peralihan, Bab IX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirta Krueng Meureudu (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 5).\nQanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13).\nQanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Badan Usaha Milik Kabupaten dan Badan Usaha Milik Swasta (Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu. Maksud dari penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur modal PDAM.

Tujuan penyertaan modal adalah:

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum.
Menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten.
Meningkatkan pendapatan asli kabupaten.
Meningkatkan pengelolaan PDAM yang efektif, efisien, dan profesional.

Penyertaan modal dilakukan dengan cara penempatan modal berupa uang (maksimal Rp. 1.000.000.000,- setiap tahun mulai tahun anggaran 2022) dan barang/aset. Penyertaan modal berupa barang/aset dapat bersumber dari hibah pemerintah pusat atau pemerintah Aceh. Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Divestasi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemapuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PDAM Tirta Krueng Meureudu setelah mendapat persetujuan DPRK.

Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan dilakukan dengan pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah ke kas umum PDAM Tirta Krueng Meureudu, atau dengan penandatanganan berita acara serah terima untuk penyertaan modal berupa barang/aset.

Bupati melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap penyertaan modal, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada DPRK. Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

","transitional_provisions","1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Krueng Meureudu yang telah dilakukan sebelum Qanun ini berlaku dinyatakan sah.\n2. Proses penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF PIDIE JAYA REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE PIDIE JAYA REGENCY GOVERNMENT
IN THE REGIONAL DRINKING WATER COMPANY TIRTA KRUENG MEUREUDU
PIDIE JAYA REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF PIDIE JAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that the capital participation of the Pidie Jaya Regency Government in the Tirta Krueng Meureudu Regional Drinking Water Company is to contribute to better drinking water services for the needs of the community in Pidie Jaya Regency;
that based on the provisions of Article 304 paragraph (1) paragraph (2) and Article 333 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2213372-1bbf-4bc7-bbc6-d2f3cf32886b","actionData","errors"]