[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d21ff65a-52ad-471d-958b-a311dbc1ad88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2017/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam bertujuan untuk mengelola potensi alam secara aman, terkendali, terarah, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan sumber daya alam melalui pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Kebijakan ini mengatur pengelolaan destinasi pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Depok.

Peraturan ini mengatur perencanaan pengelolaan potensi pariwisata alam yang meliputi tahap persiapan (inventarisasi potensi), penetapan obyek wisata alam unggulan, dan penyusunan rencana pengelolaan. Pelaksanaan pengelolaan pariwisata alam mencakup perizinan (izin pengusahaan pariwisata alam, izin jasa wisata alam, izin usaha penyediaan sarana wisata alam), pembangunan pariwisata alam, penyelenggaraan pariwisata alam (pengembangan destinasi, usaha penyediaan jasa dan sarana wisata, pemasaran pariwisata), dan pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan pariwisata alam, serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh Pemerintah Kota. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha diatur secara rinci, termasuk kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan laporan kegiatan usaha.

","transitional_provisions","1. Izin pengelolaan pariwisata alam yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.\n2. Permohonan izin pengelolaan pariwisata alam yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Seluruh tahapan pengelolaan pariwisata alam dilaksanakan dalam bingkai konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.","sanctions","1. Setiap perorangan dan badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban pemegang izin dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 12 OF 2017
ON
MANAGEMENT OF NATURAL TOURISM POTENTIAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering:

that natural potential as one of the biological natural resources is a gift from God Almighty that must be managed safely, controllably, directedly and sustainably for the welfare of the community;
that the development, management and tourism services must be improved as an effort to preserve natural resources that are useful for realizing development, empowerment, services and economic development of the community by paying attention to regional potential and environmental aspects;
that based on letter Z of the Attachment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d21ff65a-52ad-471d-958b-a311dbc1ad88","actionData","errors"]