[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d21ff1d2-6c21-4ea7-969d-fecac233ba50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan - dan - pemenuhan - hak - penyandang - disabilitas
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2024/NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2020; PP No. 75 Tahun 2020;Perpres No. 67 Tahun 2020. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Hak Penyandang Disabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Aksesbilitas, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Partisipasi Masyarakat, Tim Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Insentif dan Disinsentif, Sumber Pendanaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024. \n UU No. 14 Tahun 1950 seabagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023. \n 35 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan, menjamin, serta memastikan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dilaksanakan secara penuh dan setara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, harkat, dan martabat yang sama.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan standar, memberikan insentif, penghargaan, mengembangkan kerjasama, dan melakukan sosialisasi terkait pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Substansi peraturan ini mencakup berbagai hak penyandang disabilitas, termasuk hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, dan bebas dari diskriminasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan yang diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah, pelaksanaan yang meliputi berbagai aspek seperti keadilan hukum, pendidikan inklusif, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, partisipasi politik, fasilitas keagamaan, kegiatan olahraga, partisipasi dalam kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik, perlindungan dari bencana, serta program habilitasi dan rehabilitasi. Selain itu, diatur pula mengenai aksesibilitas, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, pembentukan tim koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, insentif dan disinsentif, serta sumber pendanaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :\n a. teguran tertulis;\n b. penghentian kegiatan operasional;\n c. pembekuan izin usaha; dan\n d. pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 OF 2024

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

Considering:

that persons with disabilities are part of the citizens who have the same and equal rights, obligations, dignity and honor, so that more integrated and sustainable facilities and infrastructure and efforts are needed to realize the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities;
that based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the Regional Government is obliged to carry out planning, organizing and evaluating the implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the rights of Persons with Disabilities;
that to provide direction and a legal basis in planning, organizing, and evaluating the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d21ff1d2-6c21-4ea7-969d-fecac233ba50","actionData","errors"]