[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d21da35b-d139-4eba-94bb-e567d28a4347","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Cuti Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","738b2f8c-a853-4534-82f1-928a8354bac7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut","short_name","Perka Bakamla","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Keamanan Laut","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Cuti Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut NO. 11, jdih.bakamla.go.id : 24 hlm.
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut TENTANG Pedoman Pemberian Cuti Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur tentang pedoman pemberian cuti bagi personel di lingkungan Bakamla RI. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk menjamin pemberian hak atas cuti kepada personel yang bekerja dalam kurun waktu tertentu serta untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi pelaksanaan cuti.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis cuti, termasuk Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Di Luar Tanggungan Negara, dan Cuti Bersama. Setiap jenis cuti memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda, seperti masa kerja minimal, jangka waktu cuti, dan prosedur pengajuan.

Beberapa ketentuan substansial meliputi:

Cuti Tahunan: Personel yang telah bekerja minimal 1 tahun berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja.
Cuti Besar: Personel yang telah bekerja minimal 5 tahun berhak atas cuti besar selama 3 bulan.
Cuti Sakit: Personel yang sakit berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
Cuti Melahirkan: Personel berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan untuk kelahiran anak pertama hingga ketiga.
Cuti Karena Alasan Penting: Personel berhak atas cuti karena alasan penting seperti keluarga sakit atau meninggal dunia, atau melangsungkan perkawinan.
Cuti Di Luar Tanggungan Negara: PNS Bakamla RI yang telah bekerja minimal 5 tahun dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan pribadi yang mendesak.
Cuti Bersama: Ditetapkan oleh Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, yang dapat didelegasikan oleh Kepala Bakamla RI kepada pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

HEAD OF
THE INDONESIAN COAST GUARD
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF THE INDONESIAN COAST GUARD
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 11 OF 2020

ABOUT

GUIDELINES FOR GRANTING PERSONNEL LEAVE
WITHIN THE INDONESIAN COAST GUARD
REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN COAST GUARD,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to guarantee the granting of the right to leave to personnel who work within a certain period, it is necessary to stipulate Guidelines for Granting Personnel Leave within the Indonesian Coast Guard;
that to ensure uniformity and orderly administration of the implementation of Leave as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Indonesian Coast Guard concerning Guidelines for Granting Personnel Leave within the Indonesian Coast Guard;

In view of:

Law Number 5 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d21da35b-d139-4eba-94bb-e567d28a4347","actionData","errors"]